Aksi Keji KKB Terus Berlangsung di Tanah Papua, Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah?

Sebenarnya, kata Fahmi, bukan berarti kita berharap pemerintah tidak lagi melibatkan TNI-Polri dalam penyelesaian masalah Papua.

Namun, sambungnya, yang kita harapkan adalah distribusi peran yang relevan. TNI-Polri juga masih bisa berkontribusi besar dalam upaya penyelesaian itu dengan memperkuat 'soft power' melalui penguatan kapasitas pembinaan teritorial, pemeliharaan keamanan dan penegakan hukum.

"Bentuknya adalah operasi-operasi teritorial dan penegakan hukum yang bersifat dukungan dan selaras dengan agenda-agenda lintas sektor termasuk melakukan komunikasi sosial melalui produksi dan penyebarluasan propaganda positif," ujarnya.

Baca juga: Serangan KKB Tewaskan 8 Pekerja, Mahfud: Optimalkan Institusi Penegak Hukum dan Pertahanan

"Termasuk juga penguatan peran intelijen teritorial menjadi mata dan telinga pemerintah untuk lebih banyak mendengar aspirasi masyarakat Papua serta memberi asupan data dan informasi lapangan yang bisa mendukung strategi komprehensif pemerintah," lanjutnya

Dengan begitu, kata Fahmi, TNI-Polri akan lebih fokus pada tugas pokoknya menjaga kedaulatan dan menegakkan hukum di Papua dan tidak lagi dibebani berbagai urusan pemerintahan dan layanan publik yang mestinya menjadi tanggung jawab kementerian dan lembaga lainnya.

"Jika butuh kolaborasi, ada banyak organisasi kemasyarakatan baik kepemudaan, keagamaan maupun profesi yang bisa diajak. Termasuk kelompok-kelompok yang selama ini memberi masukan kritis bagi penyelesaian masalah Papua," pungkasnya.

Baca juga: Anggota DPR Minta Pemerintah Usut Kasus 8 Pekerja Tewas Ditembak KKB