Aksi Keji KKB Terus Berlangsung di Tanah Papua, Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah?

KOMPAS.com - Aksi kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua sudah sangat meresahkan. Baru-baru ini, delapan karyawan Palapa Timur Telematika (PTT) tewas ditembak oleh KKB di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua, Rabu (2/3/2022).

Sebelumya, KKB juga sempat berulah di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua, Sabtu (5/2/2022) lalu.

Akibat kejadian tersebut, seorang personel Satgas Kodim Yonif PR 328/DGH Prada Giyade Ramadhani Fattah yang bertugas di Pos TNI Titigi, terluka usai terkena tembakan di bagian kaki.

Kemudian, KKB juga terlibat baku tembak dengan petugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya, pada Senin (15/2/2022) pagi.

Dalam baku tembak itu, seorang prajurit TNI bernama Prada Ginanjar gugur usai terkena tembakan di bagian perut.

Tak hanya sampai di situ saja, KKB kembali berulah dengan menembaki mobil patroli Polsek Tembagapura, pada Senin (2/3/2022) sekitar pukul 10.00 WIT.

Dalam insiden itu, seorang anggota polisi bernama Briptu Andika Wally terluka. Korban terluka terkena serpihan pecahan kaca yang pecah karena tembakan.

Lalu, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menghadapi serangkaian teror yang dilakukan KKB?

Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan, serangan itu adalah sebuah upaya provokasi. Jadi, bereaksi atas teror KKB dengan serangan balasan bukanlah hal yang positif dan akan cenderung memperkuat propaganda mereka.

"Yang harus dilakukan adalah memikirkan bagaimana supaya dialog dapat kembali terbangun dan kebuntuan politik bisa diakhiri. Tanpa itu, kekerasan dan teror akan selalu terjadi. Apalagi jika kita kemudian kembali melakukan pendekatan keras," katanya kepada Kompas.com, melalui pesan WhatsApp, Senin (7/3/2022) malam.

Kata Fahmi, penyelesaian masalah Papua bukan soal mengatasi KKB saja. Jadi kurang tepat juga jika pemerintah dianggap melakukan pembiaran. Penyelesaian masalah Papua juga bukanlah lomba lari jarak pendek. Ini adalah marathon.

"Selama bertahun-tahun, kita cenderung melakukan pendekatan keras untuk menyelesaikan masalah. Namun fakta menunjukkan tingkat efektivitas dan keberhasilannya cukup rendah. Dampaknya, problem utama di Papua adalah trust," ungkapnya.

"Kepercayaan publik pada itikad baik pemerintah sangat rendah. Warga cenderung curiga dan pesimis pada langkah-langkah yang diambil dalam upaya penyelesaian masalah Papua," lanjutnya.

Menurut Fahmi, masalah Papua harus diselesaikan dengan cara-cara yang komprehensif, lintas sektor, mengutamakan dialog dan tidak lagi mengutamakan pendekatan keras dan militeristik.

Kata Fahmi, penyelesaian masalah Papua mestinya tidak bisa dibebankan dan memang bukan tanggung jawab TNI-Polri semata, melainkan pemerintah secara keseluruhan, karena kebijakan baru adalah merangkul, bukan memukul.

"Memulai hal baru setelah kegagalan pendekatan sebelumnya memang bukan hal mudah. Tapi lebih baik mencoba ketimbang melanggengkan kekerasan di Papua," ujarnya.

Sebenarnya, kata Fahmi, bukan berarti kita berharap pemerintah tidak lagi melibatkan TNI-Polri dalam penyelesaian masalah Papua.

Namun, sambungnya, yang kita harapkan adalah distribusi peran yang relevan. TNI-Polri juga masih bisa berkontribusi besar dalam upaya penyelesaian itu dengan memperkuat 'soft power' melalui penguatan kapasitas pembinaan teritorial, pemeliharaan keamanan dan penegakan hukum.

"Bentuknya adalah operasi-operasi teritorial dan penegakan hukum yang bersifat dukungan dan selaras dengan agenda-agenda lintas sektor termasuk melakukan komunikasi sosial melalui produksi dan penyebarluasan propaganda positif," ujarnya.

"Termasuk juga penguatan peran intelijen teritorial menjadi mata dan telinga pemerintah untuk lebih banyak mendengar aspirasi masyarakat Papua serta memberi asupan data dan informasi lapangan yang bisa mendukung strategi komprehensif pemerintah," lanjutnya

Dengan begitu, kata Fahmi, TNI-Polri akan lebih fokus pada tugas pokoknya menjaga kedaulatan dan menegakkan hukum di Papua dan tidak lagi dibebani berbagai urusan pemerintahan dan layanan publik yang mestinya menjadi tanggung jawab kementerian dan lembaga lainnya.

"Jika butuh kolaborasi, ada banyak organisasi kemasyarakatan baik kepemudaan, keagamaan maupun profesi yang bisa diajak. Termasuk kelompok-kelompok yang selama ini memberi masukan kritis bagi penyelesaian masalah Papua," pungkasnya.