Cerita Bupati Jepara Beri Sepeda Motor untuk Istri Terduga Teroris

JEPARA, KOMPAS.com - Bupati Jepara Dian Kristiandi memberikan bantuan sepeda motor matik kepada salah seorang warganya, IS (34), istri terduga teroris. 

Didampingi Kapolres Jepara AKBP Warsono serta perwakilan Densus 88 Anti-teror, Andi sapaan karibnya itu secara simbolis menyerahkan satu unit motor Honda Beat di ruang kerjanya awal pekan lalu.

Andi menyampaikan, sejauh ini, dari hasil monitoring Pemkab Jepara, IS tercatat dalam kondisi kesulitan finansial.

Terutama sejak suaminya ditahan Densus 88 Anti-teror, tak ada lagi sosok kepala rumah tangga yang membantu menyokong perekonomian keluarga di tengah gempuran pandemi Covid-19.

Baca juga: Oplosan yang Tewaskan 9 Orang di Jepara Ternyata Mengandung Alkohol Lebih 90 Persen

"Ini murni kemanusiaan, karena suaminya sudah tidak bisa bekerja karena ditahan. Sementara ia harus hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tidak ada maksud lain kecuali memang murni membantu," tutur Andi, saat dihubungi Kompas.com melalui ponsel, Kamis (24/2/2022).

Sebelumnya, IS mengikuti suaminya tinggal berpindah-pindah tempat di luar Jepara.

Namun, setelah suami resmi ditahan, IS memutuskan untuk kembali ke kampung kelahirannya di Jepara.

Perempuan asli Jepara ini memang sudah 6 tahun meninggalkan kota kelahirannya dan baru dua kali mudik ke Jepara.

Meski hidup berpindah-pindah, IS mengaku sering bersosialisasi dengan warga sekitar.

IS berkomunikasi seperti biasa dengan warga termasuk dengan yang non Muslim sekalipun. 

Terakhir, suaminya berstatus guru ngaji di sebuah pondok pesantren di Nusa Tenggara Timur (NTT). 

"Kami sering pindah tempat, paling lama cuma dua minggu di rumah," imbuh dia.

Kini IS pun berupaya menapak lembaran baru untuk tetap bertahan hidup dengan berdagang.

Setidaknya bantuan motor itu diharapkan bisa menunjang mobilitas keseharian istri terduga teroris tersebut.

"Rencananya saya mau jualan karena suami sudah tidak bisa kerja lagi akibat ditahan," kata IS.

Di hadapan Bupati Jepara, IS secara pribadi mengaku sudah jengah hidup berkeliling dan ingin menyudahinya dengan menetap di tanah kelahiran.

IS pun akan berusaha meyakinkan suaminya saat berkesempatan dipertemukan.

"Alhamdulillah sekarang sudah di Jepara dan bisa membantu orangtua. Cape keliling terus, mau menetap di Jepara saja," pungkas IS.

IS sendiri diketahui pernah mengenyam pendidikan hingga tingkat Madrasah Aliyah (MA) di salah satu pondok pesantren di wilayah Kabupaten Jepara.

Dalam kesempatan itu, Kapolres AKBP Warsono juga memberikan bantuan berupa sembako dan uang tambahan modal untuk berdagang.

Selain itu, Warsono juga membantu memfasilitasi pembuatan SIM. Diharapkan dengan bantuan tersebut dapat digunakan untuk memulai kehidupan baru di Jepara. 

"Ini murni peduli kemanusiaan. Dan dengan SIM bisa ke mana-mana, apalagi sekarang dituntut mandiri tanpa suami," ujar Warsono.

Bentuk FKPT

Sementara itu pada Kamis (24/2/2022), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang diwakili Kepala Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat BNPT Kolonel Czi Rahmad Suhendro bertemu dengan Bupati Jepara Dian Kristiandi dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Ruang Video Conference, Setda Jepara.

Hadir dalam kesempatan itu, Komandan Kodim 0719 Jepara Letkol Arh Tri Yudhi Herlambang, Kajari Jepara Ayu Agung, Wakil Ketua DPRD Jepara Nuruddin Amin dan Kasat Intelkam Polres Jepara AKP Adhi Purnomo.

BNPT berencana membentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di Kabupaten Jepara sebagai salah satu ikhtiar bersama mencegah dan melawan bentuk radikalisme dan terorisme. 

"Kabupaten Jepara akan menjadi yang pertama yang dibentuk FKPT. Jepara akan menjadi percontohan. Mudah-mudahan ini akan segera menular dan diikuti oleh daerah-daerah lain," kata Kolonel Rahmad, Kamis.

FKPT diwujudkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pola kerja dan pendekatan yang dilakukan teroris.

Dengan memahami hal itu, masyarakat diharapkan bisa melakukan deteksi dini dan melaporkan saat mencium sinyal radikalisme.

Tugas BNPT di antaranya adalah deradikalisasi untuk mantan teroris dengan berbagai program seperti pembinaan dan juga memfasilitasi usaha.

Baca juga: 21 Maret, Pemkab Jepara akan Nikahkan Gratis 100 Pasang Pengantin

Bagi korban terorisme, BNPT juga mengupayakan bantuan atau santunan.

"Program deradikalisasi ini penting agar mantan teroris setelah menjalani masa hukuman, tidak kambuh lagi," ungkap dia.

Dalam kesempatan itu Rahmad mengapresiasi langkah Pemkab Jepara yang telah memberikan bantuan terhadap istri terduga teroris.

Menurut perwira menengah ahli bantuan tempur, konstruksi dan bangun perang tersebut, pemerintah daerah berkewajiban merangkul seluruh elemen bangsa tanpa kecuali istri terduga teroris supaya tidak terpapar paham yang keliru.

"Saya senada dengan Pemkab Jepara dalam agenda deradikalisasi. Sudah suatu kewajiban pemerintah merangkul keluarga inti terduga teroris agar tidak terpapar oleh radikalisme. Jadi tidak ada yang salah dengan sikap Pemkab Jepara," kata Rahmad.

BNPT meminta masyarakat tidak menjustifikasi keluarga inti terduga teroris.

Harapannya semua elemen masyarakat saling merapatkan barisan untuk mencegah radikalisme.

"Keluarga inti belum tentu tahu apa yang dilakukan oleh terduga teroris. Nah, ini mungkin ada yang salah di masyarakat, kurang perhatian kurang kedekatan dengan beberapa orang yang terduga teroris. Kalau kita tidak peduli ya wajar kejadian. Namanya juga pencegahan, semuanya secara total harus bekerja sama. Tidak ada yang bisa berjalan sendiri," tegas Rahmad.

Baca juga: Fakta Kabupaten Jepara, Bumi Kartini yang Dulu Terpisah dari Pulau Jawa

Bupati Jepara mengucapkan terima kasih atas kunjungan BNPT ke Kabupaten Jepara yang memberikan edukasi terkait radikalisme dan terorisme.

Andi pun mengapresiasi BNPT yang telah menjadi mitra preventif serta terus berkolaborasi dengan Pemerintah untuk menanggulangi terorisme.

"Selazimnya deradikalisasi tidak hanya menyasar individu, melainkan juga menyentuh keluarga inti. Tentunya dibutuhkan kerja sama dalam menanggulangi permasalahan radikalisme, intoleransi hingga terorisme," pungkas politisi PDI Perjuangan tersebut.