Singkong Sibawaeh dan Lahan Sirkuit Mandalika yang Masih Bersengketa

"Saya tanam singkong di tanah saya sebagai teman berdoa pada Tuhan dan menanti saat digusur jika mereka mau merampas tanah saya, seperti mereka merampas bukit yang merupakan bagian lahan milik saya dan keluarga untuk tikungan 9 sirkuit," katanya

Sibawaeh hanya bisa pasrah, dan menunggu janji presiden yang meminta Menteri BUMN Erick Thohir menyelesaikan sengketa lahan di kawasan Sirkuit Mandalika.

Senam (47) salah seorang pemilik lahan yang didampingi kuasa hukumnya juga menuturkan, dalam pertemuan dengan Satgas, mereka bersitegang dengan ITDC dan BPN.

Ketika itu 11 pemilik lahan diundang Satgas penyelesaian lahan bentukan Gubernur NTB dengan SK sebelumnya.

Baca juga: 3 Kapal Disulap Jadi Hotel Terapung bagi Penonton MotoGP Mandalika

"Telah ada beberapa kali pertemuan dengan pihak terkait, termasuk ITDC, namun tak kunjung ada jalan keluar, kami dipanggil sesuai jadwal karena memang harus satu persatu, tim juga turun ke lahan kami untuk lakukan pengukuran ulang," kata Senam.

Ketika itu, 11 Januari 2022, ITDC menolak mengeluarkan data yang merupakan bukti pelepasan hak atas tanah warga.

ITDC beralasan, bukti tersebut hanya bisa keluar atas permintaan pengadilan dan pihak berwenang.

Dalam pertemuan warga dengan Ketua Satgas, Lalu Abdul Wahid, ITDC dan BPN, ITDC dan BPN tidak membawa data apapun.

Mereka juga tidak bersedia mengeluarkan data tersebut, meski ketua Satgas mendesak.

Pascapertemuan tersebut, tak ada lagi kabar penyelesaian sengketa lahan 11 orang pemilik lahan, hingga akhirnya keluar SK Gubernur Zulkieflimansyah yang mengantikan Abdul Wahid dengan Kabid Propam Polda NTB, Kombes Pol Awan Hariono.

Baca juga: Gubernur NTB: Kami Semakin Siap Sambut MotoGP Mandalika

Tim pengacara para pemilik lahan, melakukan jumpa pers, Minggu (30/1/2022) mempertanyakan sikap Gubernur NTB yang mengubah formasi Satgas dan buntunya penyelesaian sengketa lahan warga di dalam kawasan sirkuit jelang perhelatan MotoGP.

"KamI ingin ada penyelesaian segera, tapi belum juga ada titik penyelesaian seperti yang diperintahkan Presiden Joko Widodo, Sekalian para kuasa hukum bersatu membentuk Aliansi Pejuang Tanah Mandalika," kata Samsul Qomar, Warga Lombok Tengah, yang terlibat dalam Aliansi itu.

Baca juga: Tiga Sopir Truk Proyek Mandalika Ditangkap Polisi karena Kasus Narkoba