Menkes: Presiden Ingin 70 Persen Warga Wilayah Aglomerasi Sudah Divaksin pada Akhir September

SOLO, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan vaksinasi dosis pertama wilayah aglomerasi harus mencapai 70 persen sampai dengan akhir September 2021.

"Wilayah aglomerasi, Bapak Presiden pengin 70 persen suntikan dosis pertama di akhir September," kata Budi saat meninjau vaksinasi di Pagelaran Keraton Solo, Jawa Tengah, Rabu (29/9/2021).

Menurut dia, wilayah aglomerasi yang sudah mencapai target 70 persen suntikan dosis pertama yakni Jabodetabek.

Baca juga: Jalan Tol Yogya-Solo di Klaten Dibangun di Atas Yoni Kepala Kura-kura

Meski demikian, ada beberapa wilayah aglomerasi lainnya yang belum memenuhi capaian target tersebut.

"Kecuali Kabupaten Bogor. Kemudian yang kurang itu Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bangkalan," kata dia.

Budi mengatakan untuk aglomerasi Solo Raya capaian vaksinasi Covid-19 dosis pertama 50 persen.

Karena itu, guna mengejar capaian target tersebut Solo membuka sentra vaksinasi bagi warga non KTP Solo.

"Kalau yang Solo ini aglomerasinya sudah 50 persenan. Kalau Kota Solo-nya sudah 115 persen. Tapikan kota Solo banyak orang dari luar sebenarnya. Lebih banyak dari pada orang KTP Solo," terang dia.

"Jadi saya berterima kasih sudah dibuka non-KTP Solo itu penting sekali. Karena baru 50 persenan yang aglomerasi di sekitar Solo," sambung dia.

Baca juga: Gelaran Liga 2 2021 di Stadion Manahan Solo Berlangsung Tanpa Penonton

Budi menilai pencapaian target vaksinasi Covid-19 di suatu daerah tergantung kepada kepala daerah dan masyarakatnya.

"Biasanya memang sangat tergantung kepada kepala daerahnya. Kalau kepala daerahnya aktif, masyarakatnya aktif, harusnya bisa menyuarakan," terang dia.

Lebih jauh, Budi menyebutkan jumlah vaksin Covid-19 yang sudah didatangkan ke Indonesia sampai dengan saat ini mencapai 200 juta dosis.

"Vaksinnya yang sudah datang itu 200 jutaan lebih. Tapi yang baru divaksinasi baru sekitar 140 juta. Jadi ada 60 juta stok yang beredar di masing-masing provinsi sama kabupaten dan kota itu harusnya cukup," tandas Budi.