Harapan Warga di HUT Ke-388 Karawang, dari soal Lingkungan, Budaya dan Sejarah, hingga Nasib Guru Honorer dan Kritik Mahasiswa

Harapan Honorer Guru

Ketua Persatuan Honorer Sekolah Negeri Indonesia (PHSNI) Karawang Sodikin mengungkapkan, sehari sebelum hari jadi

Karawang, hasil tes seleksi ASN dari jalur PPPK untuk honorer kategori dua, 90 persen hasilnya di bawah ambang batas. Yang ikut SKD ada sekitar 5.000 orang.

Sodikin menilai, penetapan nilai ambang batas yang diterapkan oleh Panitia Seleksi Nasional dinilai terlalu tinggi. Menurutnya, jika bersaing sesama rekan yang sudah mendapat sertifikat pendidik (Serdik), secara otomatis akan kalah untuk mengisi formasi sekolah yang dilamar.

"Jadi kita hanya sebagai peserta yang turut memeriahkan saja karena sudah dipastikan pemenangnya dari guru honorer yang sudah bersertifikasi," katanya.

Sodikin bahkan secara terang-terangan, dalam kontestasi Pilkada kemarin guru honorer K2 mayoritas telah memilih Cellica-Aep. Ia berharap keduanya memperhatikan kesejahteraan guru honorer.

Salah satunya menaikan dana tambahan dari program Peningkatan Mutu Manajemen Sekolah sebesar 25 persen. Saat ini paling besarannya hanya Rp1.250.000 dan yang paling kecil hanya Rp400.000.

"Jumlah K2 di Karawang saat ini mencapai 2.196 dari semua jenis pekerjaan dari penjaga, TU dan Guru. Sedangkan untuk guru honorer non K2 sebanyak 3.000an," ujar dia.

Harapan Mahasiswa

Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Karawang (Gemak) memasang tiga spanduk bernada protes di beberapa titik, Selada (14/9/2021).

Koordinator Gemak Bayu Ginting menuturkan, pihaknya memasang tiga spanduk yang masing-masing bertuliskan "Karawang Cerdas, Ada? Ingin Cerdas Makan Baso"; "Menagih Janji Politik Cellica-Aep #Evaluasi1Periode"; dan "Seruan Aksi Evaluasi #388".

Melalui spanduk itu, mahasiswa mengajak masyarakat Karawang untuk menagih janji politik Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana.

"Terutama janji di sektor pendidikan, lingkungan hidup, dan isu sosial. Banyak juga dugaan dan indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme."

Mahasiswa mengaku kecewa dengan pelaksanaan program bantuan sosial Karawang Cerdas yang sudah berjalan bertahun-tahun namun selalu jadi temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Seperti diketahui, audit BPK tahun 2019 dan tahun 2020 menemukan berbagai pelanggaran dalam program Karawang Cerdas.

Program pemberian beasiswa yang menyasar kalangan tidak mampu namun berprestasi ini banyak masalah. Mulai dari daftar penerima ganda, salah sasaran, kurangnya sosialisasi, hingga rekening mengendap di bank.