Pemkab Disorot karena Honor Rp 70 Juta dari Kematian Pasien Covid-19, DPRD Jember: Kritik adalah Obat Penyelamat

JEMBER, KOMPAS.com – DPRD Jember meminta agar Bupati Jember Hendy Siswanto maupun para pejabat lainnya, tidak antikritik.

Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna Penetapan Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026, Kamis (9/9/2021).

Baca juga: Cerita Kepala OJK Jember Jajal Pinjol Ilegal, Pinjam Rp 1 Juta Hanya Dikirim Rp 700.000

Belakangan, masyarakat dan media memang menyoroti soal honor Rp 70.500.000 dari kematian pasien Covid-19 di Jember.

Sejumlah pejabat di Jember diketahui menerima honor tersebut. Mulai dari Bupati, Sekda, Kepala BPBD hingga Kabid Kedaruratan dan Logistik.

Honor bernilai fantastis itu pun akhirnya dikembalikan pada Kas Daerah (Kasda)

“Kami berharap, Bupati, Wabup, OPD di lingkungan Pemkab Jember, tidak terkecuali DPRD, tidak antikritik oleh rakyat maupun media,” kata Juru Bicara Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya (GIB) Dogol Mulyono saat menyampaikan pandangannya.

Baca juga: Jajal Pinjol Ilegal dan Kaget Dikenai Bunga Rp 56.000 Per Hari, Kepala OJK Jember: Kata Mereka, Memang Tidak Diatur

Pihaknya bersama Pansus RPJMD mengaku telah memperhatikan saran dan masukan dari masyarakat dan media baik nasional maupun lokal.

Masukan itu dipakai sebagai pertimbangan dalam menetapkan Perda RPJMD.

“Kritik rakyat dan media merupakan vitamin atau obat penyelamat bagi pemangku kebijakan,” kata dia.

Baca juga: Sejumlah Siswi di Jember Dinikahkan Selama Sekolah Daring, Pelajar Minta Presiden Izinkan PTM