Polrestabes Surabaya Ancam Tindak Oknum Sekolah yang Paksa Wali Murid Beli Seragam

SURABAYA, KOMPAS.com - Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Akhmad Yusep Gunawan memastikan akan mendalami oknum sekolah yang memaksa wali murid membeli seragam selama pembelajaran tatap muka (PTM) dimulai.

Jika di lapangan masih ditemukan penarikan biaya seragam kepada wali murid, pihaknya memastikan akan segera menindak. 

"Kami akan melakukan pemantauan dan monitoring tentang adanya oknum, kita akan melakukan tindakan atau pun pendalaman. Namun sampai hari ini belum ada laporan," kata Yusep di Mapolrestabes Surabaya, Senin (6/9/2021).

Baca juga: Murka dan Penyesalan Armuji Sekolah di Surabaya Paksa Siswa Beli Seragam Baru

Yusep belum bisa memastikan apakah penarikan biaya seragam tersebut termasuk kategori pungutan liar (pungli) di sekolah. Pihaknya masih mendalami hal tersebut.

"Sampai saat ini belum ada laporan tersebut. Jadi kita tidak bisa mempersepsikan hal tersebut (pungli atau tidak). Kita akan dalami terus," ujar dia.

Ia menegaskan, bila diketahui ada oknum di sekolah yang memanfaatkan keuntungan dari penjualan seragam atau melakukan penyimpangan, maka akan ditangani secara serius dengan ketentuan yang berlaku.

"Kita tidak bisa menjelaskan sekarang. Kita akan konsisten apabila ada oknum yang melakukan penyimpangan, kita akan melakukan penanganan semaksimal mungkin sesuai ketentuan yang berlaku," tutur dia.

Yusep menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Pemkot Surabaya dan DPRD Surabaya tentang temuan wali murid yang merasa dipaksa membeli seragam.

"Kami belum terima laporan, belum koordinasi. Tapi kami nanti akan berkoordinasi," ucap Yusep.

Baca juga: PTM di Kota Surabaya, Armuji Minta Ada Jam Pelajaran Khusus Prokes

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji menyesalkan permintaan dari sekolah kepada wali murid yang termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk membeli seragam baru.

Bahkan, di masa pandemi Covid-19 ini, pihak sekolah memberikan tarif biaya pembelian seragam sebesar Rp 1.300.000 hingga Rp 1.500.000.

Hal itu terungkap setelah Armuji didatangi sebanyak enam orang wali murid yang telah diterima di SMP negeri melalui jalur Mitra Warga.

Terkait dengan keluhan seragam dari beberapa wali murid, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Supomo mengatakan, pihaknya sudah menemui mereka.

Ia juga saat ini menutup sementara penjualan seragam di koperasi sekolah untuk dilakukan evaluasi.