MUI Probolinggo Keluarkan Maklumat Usai Bupati Tantri Terjaring OTT KPK, Ini Isinya

PROBOLINGGO, KOMPAS.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Probolinggo mengeluarkan maklumat untuk menindaklanjuti operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin.

Dalam surat maklumat yang diterima Kompas.com, Ketua Umum MUI setempat, KH Munir Cholili, mengimbau masyarakat menjaga daerah agar tetap kondusif.

Baca juga: Kasus Jual Beli Jabatan di Probolinggo, KPK Periksa 17 Tersangka

6 poin maklumat

Ada enam poin yang tertulis dalam surat maklumat tertanggal 2 September 2021 itu.

Pertama, MUI Kabupaten Probolinggo menyatakan prihatin dan menghormati proses hukum yang adil oleh pihak penegak hukum.

Kedua, mengajak semua elemen masyarakat tetap menjadi kondusivitas di wilayah Kabupaten Probolinggo.

Ketiga, menghindari upaya-upaya provokasi yang mengarah pada ujaran kebencian dan melampaui batas yang melanggar hukum positif dan hukum syariat.

Keempat, penyelenggara negara agar tetap melayani masyarakat sesuai dengan ketentuan undang-undang di bawah kepemimpinan Plt bupati.

Kelima, kepada aparat keamanan TNI dan Polri, agar dapat mengantisipasi dan mencegah kemungkinan gangguan stabilitas di wilayah Kabupaten Probolinggo.

"Keenam, menjadikan peristiwa tersebut di atas sebagai introspeksi (muhasabah) untuk masa depan Kabupaten Probolinggo," kata KH Munir.

Baca juga: Rumah Pribadi dan Kantor Bupati Probolinggo Digeledah KPK, Mobil Pajero Sport Juga Diperiksa

Dokumen Tribun Timur Bupati Probolinggo Provinsi Jawa Timur, Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin.

Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Malik Haramain menyebutkan, kasus hukum yang menimpa Bupati P Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin tidak lepas dari dinamika politik yang terjadi sebelumnya.

Termasuk terbangunnya dinasti politik di Kabupaten Probolinggo. Tantri diketahui menjadi Bupati Probolinggo menggantikan suaminya yang lebih dulu memimpin Probolinggo selama dua periode.

"Saya harap ini menjadi pengalaman kepada kita semua. Kita ambil pelajaran dari peristiwa ini bahwa menentukan kepala daerah itu tidak mudah. Kita butuh seleksi yang jernih sehingga bisa menghasilkan politikus yang benar-benar dibutuhkan rakyat," kata Malik kepada Kompas.com melalui sambungan ponsel, Jumat (3/9/2021).

Baca juga: Pesan Bupati Probolinggo pada ASN Sebelum Terjaring OTT KPK: Menjadi Pemimpin Tidak Mudah

Malik yang merupakan mantan rival Tantri pada Pilkada 2018 menyayangkan dan prihatin atas peristiwa hukum yang dialami oleh Tantri dan Hasan, terkait kasus jual beli jabatan pejabat kepala desa.

Sebab, saat ini Probolinggo masih berada dalam proses pembangunan dan pemulihan karena kondisi yang terpuruk akibat Covid-19.

"Saat ini kita bersama menangani Covid-19 dan ada peristiwa hukum yang membuat kita sedih dengan OTT bupati," ujar mantan anggota DPR RI ini.

Dengan ditangkapnya bupati oleh KPK, Malik berharap masyarakat bersabar dan bijak menyikapi hal ini sehingga kemelut persoalan bisa diselesaikan dengan baik.

Baca juga: Bupati Probolinggo dan Suaminya Disebut Tebar Ancaman Mutasi ke ASN

Pihaknya memasrahkan kasus ini sepenuhnya kepada KPK. Malik yakin KPK bisa bertindak dengan adil dan bersikap jujur.

Malik juga meminta agar pegawai Pemkab Probolinggo tetap melayani masyarakat dengan kinerja terbaik.

"Saya mewakili masyarakat Probolinggo meminta Plt Bupati saat ini, Timbul Prihanjoko, ASN, dan semua pegawai birokrasi agar tetap bekerja seperti biasa, dan tidak terganggu dengan peristiwa yang terjadi sebelumnya. Berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bagaimanapun keadaannya. Ayo kita bersama bergandengan tangan membangun Kabupaten Probolinggo," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Probolinggo Tantri dan Hasan Aminuddin beserta 20 orang lainnya sebagai tersangka kasus jual beli jabatan pejabat kepala desa. KPK melakukan OTT di rumah Bupati Tantri pada Senin (30/8/2021).