Gerindra Tegur Keras Ketua DPRD Sumbar soal Renovasi Rumah Dinas Rp 5,6 Miliar

PADANG, KOMPAS.com - Partai Gerindra menegur dengan keras Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat, Supardi.

Teguran itu terkait kegaduhan yang timbul akibat biaya renovasi rumah dinas Ketua DPRD Sumbar senilai Rp 5,6 miliar.

Adapun, Supardi yang menjabat pimpinan DPRD adalah kader Partai Gerindra.

“Kami sudah memberikan yang bersangkutan teguran keras dan menginstruksikan agar proyek ini segera dihentikan. Ketua DPRD Sumbar Supardi juga diminta berkoordinasi dengan Sekwan (Sekretaris DPRD Sumbar) untuk segera menindaklanjutinya,” kata Ketua DPD Gerindra Sumbar, Andre Rosiade, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (21/8/2021).

Baca juga: Usai Polemik Mobil Dinas, Kini Muncul Biaya Renovasi Rumah Dinas Ketua DPRD Sumbar Rp 5,6 Miliar

Andre juga meminta agar Supardi segera menggelar konferensi pers dan memberikan klarifikasi dan informasi yang utuh pada masyarakat.

Menurut Andre, partainya tidak ingin polemik ini terus bergulir dan memperkeruh suasana di tengah masyarakat yang sedang menghadapi pandemi.

Supardi juga diminta menjelaskan lebih rinci berbagai hal terkait rumah dinas itu.

“Kembali kami menegaskan, Partai Gerindra terus berperan aktif dalam memberantas penyebaran Covid-19 di Sumbar. Kami akan terus bersama rakyat dan bekerja untuk kepentingan masyarakat. Dana rehabilitasi yang dihentikan ini bisa digunakan untuk memperkuat pendanaan pemberantasan Covid-19 di Sumbar,” kata anggota DPR RI asal Sumbar itu.

Baca juga: Biaya Renovasi Rumah Dinas Rp 5,6 Miliar Jadi Polemik, Ketua DPRD Sumbar Minta Maaf

Andre juga mengingatkan para kader Gerindra yang duduk di legislatif dan eksekutif, agar selalu mengedepankan etika dan kepatutan dalam bertindak.

“Kami minta semua kader menahan diri dan fokus dalam menekan penyebaran Covid-19 ini, agar pandemi bisa segera dihentikan,” kata Andre.

Sebelumnya, tak lama setelah polemik soal mobil dinas baru gubernur dan wakil gubernur Sumbar, muncul polemik baru soal biaya renovasi rumah dinas ketua DPRD senilai Rp 5,6 miliar.

Proyek rehabilitasi rumah dinas dengan biaya besar itu menuai kritik, karena dilaksanakan saat pandemi virus corona.

Kritikan itu viral di media sosial seperti Facebook, grup WhatsApp dan lainnya.