Penyandang Difabel di Jateng Temui Berbagai Kendala Saat Pelaksanaan Vaksinasi

SEMARANG, KOMPAS.com - Pegiat difabel menyuarakan hambatan yang muncul seiring pelaksanaan vaksinasi bagi penyandang disabilitas di Jawa Tengah.

Koordinator Jangka Jati (Jaringan Kawal Jawa Tengah Inklusi) Fatimah Asri mengatakan dari pengalaman di lapangan ternyata masih banyak kompleksitas masalah pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi difabel.

Permasalahan tersebut antara lain adanya keraguan dan ketakutan akan resiko vaksin karena dipicu oleh maraknya berita hoaks seputar vaksin.

"Ada yang masih ragu dan takut resiko vaksin. Misalnya resiko memperparah difabilitasnya seperti kasus vaksinasi polio, bahkan takut resiko meninggal," kata Fatimah dalam keterangan tertulis, Kamis (12/8/2021).

Baca juga: Bupati Banyumas Akan Fasilitasi Tes Antigen dengan Tarif Terjangkau, Maksimal Rp 70.000

Selanjutnya, masalah akses lokasi vaksinasi yang rata-rata jauh dari tempat tinggal difabel juga menimbulkan masalah ongkos transportasi dan mobilisasi.

"Kebanyakan lokasi vaksinasi juga tidak aksesibel untuk ragam difabel tertentu, misalnya tidak akses untuk pengguna kursi roda," ujarnya.

Selain itu, ada juga hambatan administrasi, yaitu sempat ditolak mendapatkan vaksinasi karena KTP dari luar daerah.

Lalu, banyak juga difabel yang tidak mau divaksin semata-mata karena takut disuntik atau takut pada jarum suntik.

"Hambatan lain adalah belum adanya data yang valid dan belum adanya sikap proaktif baik dari difabel dan keluargnya maupun dari dinas terkait," ungkapnya.

Ia menjelaskan, perhatian khusus juga dibutuhkan untuk ragam difabilitas tertentu, misalnya difabel autistik, difabel mental (psikososial), dan difabel dengan tingkat kerentanan berat atau kompleks.

"Kesadaran dan koordinasi lintas dinas juga masih perlu didorong untuk mendukung percepatan capaian vaksinasi bagi difabel di daerah," katanya.

Maka dari itu, pelaksanaan vaksinasi bagi difabel di daerah masing-masing perlu dievaluasi.

"Hal ini untuk mengidentifikasi masalah dan hambatan yang ada kemudian merumuskan strategi dan solusi agar pelaksanaan vaksinasi bagi difabel berjalan lebih efektif dan masif," jelasnya.

Baca juga: 24 Penyebar Selebaran Provokatif di Blora Punya Pemahaman Semua Aset Negara Warisan Nenek Moyang
Kemudian, agar lebih tepat sasaran, pendataan difabel untuk vaksinasi bisa ditempuh dengan dua cara yaitu memanfaatkan data by name by address yang sudah tersedia di Dinas Sosial dan BPBD.

"Dan melibatkan organisasi difabel dan jaringan LSM pendamping difabel. Mereka memiliki anggota dan kelompok dampingan yang tersebar di banyak desa," tuturnya.

Ia mengungkapkan pemberian bantuan sosial bisa diusulkan untuk difabel yang belum mendapatkan bantuan sosial sehingga akan lebih memberikan motivasi.

"Selain untuk motivasi, hal ini penting agar kebutuhan pokok difabel terpenuhi dalam situasi pandemi Covid-19," katanya.

Kemudian, ada tools komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) terkait Covid 19 dan vaksinasi Covid 19 yang simple dan aksesibel bagi semua ragam difabel.

Selain itu, ada tim yang melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang melakukan KIE kepada komunitas dan keluarga difabel.

"Ada assesment kesehatan untuk semua difabel yang akan divaksin dan atensi khusus untuk ragam difabel yang memiliki tingkat kerentanan yang berat atau kompleks, seperti difabel autistik, difabel mental/psikososial, difabel ganda dan difabel karena penyakit langka (seperti CdLs)," ujarnya.

Ia menambahkan, memberikan berbagai pilihan pendekatan vaksinasi, misalnya vaksinasi terpusat, vaksinasi semi terpusat (di desa-desa) dan vaksinasi penjangkauan (kelompok dan keluarga). 

"Memastikan adanya akseksibilitas dan akomodasi yang layak pada saat vaksinasi, misalnya aksesibilitas untuk difabel pengguna kursi roda, pendamping untuk difabel sensorik netra dan difabel berat / ganda, dan juru bahasa isyarat (JBI) untuk difabel sensorik tuli/wicara," jelasnya.

Selanjutnya, ada PIC dari Dinas Kesehatan atau Satgas Vaksinasi Covid-19 yang bisa dihubungi oleh difabel atau keluarga difabel untuk mendapatkan informasi dan konsultasi terkait pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di daerah masing-masing. 

Pihaknya berharap kendala tersebut menjadi perhatian berbagai pihak sehingga dapat merumuskan langkah perbaikan untuk membuka peluang agar pelaksanaan vaksinasi bagi difabel benar-benar efektif, tepat sasaran dan tidak ada yang tertinggal.