Terjerat Korupsi Internet Desa, Eks Kepala Dishub Kominfo Banten Dituntut 3,5 Tahun Penjara

SERANG, KOMPAS.com - Jaksa menuntut mantan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi Banten Revri Aroes dituntut 3,5 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi internet desa tahun 2016 senilai Rp3,5 miliar.

Terdakwa Revri dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

Revri dinilai bersalah melanggar pasal 3 ayat jo pasal 18 undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Revri Aroes berupa pidana penjara selama 3 tahun dan enam bulan, dan membayar denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan," kata jaksa Syahrul dihadapan terdakwa melalui video call di Pengadilan Tipikor Serang, Rabu (4/8/2021).

Baca juga: Daftar PPKM Level 3 dan 4 di Banten, Kota Serang Membaik

Revri yang kini ditahan di Rumah Tahanan Pandeglang itu juga diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp420 juta subsider penjara 1 tahun enam bulan.

Sedangkan terdakwa lainnya dengan berkas terpisah yakni Kepala Seksi Telekomunikasi dan Telematika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten, Haliludin dituntut pidana penjara selama  2 tahun dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan.

Baca juga: Program Internet Desa, Telkom Siap Kolaborasi dengan APJII

Terdakwa Deden Muhammad Haris mantan Ketua Laboratorium Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dituntut 2 tahun enam bulan penjara dan denda Rp 100 juta serta diwajibkan membayar uang pengganti Rp 245 juta.

Sidang yang diketuai Atep Sopandi akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda mendengarkan nota pembelaan dari para terdakwa.

Kemudian terdakwa Muhamad Kholid Bin Mahmud Abdul Gani aelaku Direktur PT. Duta Citra Indah dituntut 3 tahun enam bulan dengan denda Rp 100 juta dan membayar uang pengganti Rp 442 juta.