Warga di Desa Masih Sering Langgar Prokes, Bupati Jember: Peran Kades Belum Maksimal

JEMBER, KOMPAS.com – Bupati Jember Hendy Siswanto menilai upaya kepala desa memberikan pemahaman tentang Covid-19 kepada warga belum maksimal.

Tak heran, pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 masih sering ditemukan di desa. Bahkan, beberapa warga juga mengambil paksa jenazah Covid-19.

Hendy menilai, tak semua kepala desa mengedukasi warganya. Sehingga, pemahaman tentang protokol kesehatan dan informasi tetang Covid-19 tidak merata.

“Mereka melakukan (edukasi), tapi banyak juga yang tidak melakukan,” kata Hendy pada Kompas.com via telepon, Senin (26/7/2021).

Menurut dia, edukasi terkait Covid-19 kepada warga desa tidak bisa dilakukan sekali saja. Namun harus berkelanjutan.

Baca juga: Takut Tertular, Warga Blokade Pintu Masuk dan Tolak Kompleks GBT Surabaya Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

“Edukasi kepada warga butuh istiqomah, tidak bisa dilakukan hanya sekali,” ucap dia.

Hendy mencontohkan, anak kepala desa saja belum tentu patuh jika hanya sekali diberi edukasi, apalagi masyarakat luas.

“Menurut saya, posisi kades belum maksimal. Perlu mengedepankan kemanusiaan,” jelas dia.

Hendy menceritakan, dirinya harus berulang kali turun ke lapangan untuk menyosialisasikan informasi seputar Covid-19. Jika hanya dilakukan sekali, informasi itu kurang bermanfaat.

“Harus berkali-kali datang diteruskan dengan level bawah,” terang dia.

Ia menilai, edukasi terkait Covid-19 itu merupakan panggilan kemanusiaan. Untuk itu, kegiatan edukasi itu bukan pekerjaan, tetapi kewajiban.

“Yang manggil hati, bukan pikiran, kalau yang manggil jabatan, saya pastikan mereka tidak akan patuh,” papar dia.

Sejumlah desa, kata Bupati, telah memiliki dana penanganan Covid-19 yang berasal dari 8 persen jumlah dana desa.

Baca juga: Cerita Tim Pemakaman Jenazah Covid-19 Diamuk Warga, BPBD Jember: Kali Ini Terlalu Parah

Pemkab Jember pun akan memeriksa penggunaan dana tersebut untuk kegiatan apa saja.

Hal itu dilakukan untuk memastikan dana desa digunakan secara tepat sasaran dan bisa dipertanggungjawabkan.

“Mereka kan ada dana desa, 8 persen akan kami periksa untuk apa saja kegiatannya,” tambah dia.