PPDB Kota Jambi, Wali Murid Tak Bisa Pantau Zonasi, Ombudsman Minta Panitia Transparan

KOMPAS.COM, JAMBI- Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Jambi berlangsung mulai 1-5 Juli 2021.

Dalam pelaksanaannya, sejumlah wali murid mengalami kendala.

Salah satunya warga Jambi bernama Andri, Pada hari kedua, Andri mengecek nama keponakannya terkait zonasi masih ada di laman situs ppdb.jambikota.go.id. Terutama terkait jarak terdekat dan terjauh dari zonasi yang ditentukan.

Namun, di hari ketiga, nama keponakannya sudah tidak ada.

Akibatnya Andri tidak bisa mengetahui informasi keponakannya masuk zonasi mana dan lulus atau tidak di zonasi itu. Karena sistemnya berdasarkan data alamat kartu keluarga.

"Aneh saja, sistem online PPDB zonasi kan tujuannya untuk transparansi dan menyaring siswa-siswa yang dekat dengan lingkungan sekolah," katanya, Kamis (1/7/2021).

Andri mengatakan, dengan adanya sistem online, harusnya memudahkan para wali murid memantau apakah anak mereka lulus di zonasi yang benar-benar sesuai data KK.

"Kalau kayak gini, siapa yang bisa jamin siswa yang terjaring itu memang benar-benar dekat dengan lingkungan sekolah. Apalagi persentase zonasi itu besar, sampai 75 persen," kata Andri.

"Kalau begini jangan heran kalau orangtua nanti ada yang protes anaknya tidak lulus," katanya.

Baca juga: Semua Daerah di Jambi Tunda Penerimaan CPNS dan PPPK

Baca juga: Tersisa 32.319 Kursi, PPDB Sumbar SMA/SMK Tahap Dua Dibuka Juli, Ini Ketentuannya

Selain Andri, ada pula Vandi yang sedang memantau pendaftaran keponakannya di salah satu SMP Kota Jambi.

Dia heran, tidak ada data seperti peringkat maupun jarak sekolah saat membuka laman situs PPDB.

"Kalau SMA kan langsung ada peringkatnya, berapa jaraknya dan semacamnya. Ini untuk SMP tidak ada," katanya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat (2/7/2021).

"Apa masih belum transparan ini yang Kota Jambi. Kalau Provinsi kan nampak grade-nyo langsung masuk apo idak. Ya, kita enggak tahu ini diterima atau tidak. Nanti kita punya harapan tiba-tiba tidak diterima," kata Vandi.

Dia menilai panitia PPDB tidak transparan.

"Itu kan tidak transparan namanya. Lihat (pemerintah) Provinsi Jambi, terbuka dan bisa dilihat," kata Vandi. 

PPDB provinsi terkendala ketepatan Google Maps

PPDB Provinsi Jambi juga mengalami kendala terkait ketepatan peta zonasi pendaftar.

Daniel, seorang wali murid mengatakan, keponakannya mendaftar ke SMAN 10 dan SMAN 5 Kota Jambi.

“Tidak lama setelah mendaftar, kira-kira 10 sampai 30 menit dihubungi pihak sekolah SMA 10, (kata mereka) Google Mapsnya tidak terarah, Malah tergeser ke Jalan Lintas Sumatera. Padahal rumahnya di perumnas Aurduri,” katanya.

Tidak lama setelah itu, pihak SMAN 10 meminta Daniel mendaftarkan ulang keponakannya karena lokasi yang tidak akurat.

Daniel memutuskan untuk mengulang. Namun, keesokan paginya pihak SMAN 10 menelepon kembali meminta mengganti format karena masih kurang akurat.

“Ditambah lagi lampiran KK-nya juga harus keduanya baik yang baru dan yang lama. Karena di salah satu KK, salah satu anak sudah nikah jadi mereka minta melampirkan dua KK, ribet jadinya,” katanya.

Padahal kata dia, ada anak yang mendaftar ke sekolah yang sama dan langsung diterima karena jaraknya yang dekat.

“Zona sama di Goggle Maps nya enggak terbaca di satelit sekolah yang dilamar,” katanya.

Saling lempar saat dikonfirmasi

Kompas.com mencoba mengonfirmasi hal itu ke Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi Mulyadi melalui sambungan telepon,

Mulyadi berjanji akan menjelaskannya di kantor. Namun, saat Kompas.com datang ke kantor, resepsionis mengatakan Mulyadi sedang rapat.

Kompas.com diarahkan bertemu Supardi selaku Ketua PPDB. Namun Supardi juga sedang sibuk rapat.

Kompas.com kembali datang ke Dinas Pendidikan Kota Jambi, Kamis (1/7/2021) karena lewat sambungan telepon, Supardi mengatakan dirinya di kantor.

Namun, saat Kompas.com tiba, satpam Dinas Pendidikan Kota Jambi mengatakan Supardi dan Kepala Dinas Pendidika Kota Jambi sedang keluar.

Supardi sempat mengarahkan Kompas,com ke staf IT mereka yaitu Handra dan Lin. Namun, Lin takut menjawab dan Handra mau menjawab, tapi tak ingin dikutip. 

Masih bermasalah

Kompas.com kembali menghubungi sejumlah wali murid, Rabu (7/7/2021) untuk menanyakan terkait PPDB Jambi.

Wali murid tetap mengeluhkan masalah yang sama seperti yang terjadi sebelumnya.

Ombudsman Imbau Pemkot Transparan

Kepala Ombudsman perwakilan Jambi Indra meminta PPDB Jambi 2021 dilaksaakan secara online, transparan, dan akuntabel.

“Kita minta Kota Jambi siap baik sarana dan prasarana termasuk teknologi. Jadi masyarakat bisa memantau. Kalau memang ada error segera perbaiki. Jadi masyarakat bisa melihat seperti tahun lalu anaknya memang masuk zonasi apa enggak,” kata Indra melalui sambungan telepon.

Ombudsman membuka kontak pengaduan PPDB di nomor 08119593737.

Ombudsman Perwakilan Jambi juga menggandeng KPK dan banyak pihak dalam memantau PPDB Provinsi Jambi.

"Jadi semuanya kita minta secara online jadi kuota yang diterima harus jelas berapa yang dibutuhkan dan berapa yang diterima. Kita minta harus jelas, kalau terimanya 100, onlinenya harus 100, jangan ada lagi  ada rekrutmen di luar itu," katanya.