Dianggap Rugikan Warganya, Bupati Serang Tolak Wacana "Lockdown"

SERANG, KOMPAS.com - Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah menolak wacana "lockdown" atau karantina wilayah, saat kasus positif Covid-19 di Banten melonjak drastis.

Sebelumnya, Gubernur Banten mewacanakan untuk menerapkan "lockdown" atau karantina wilayah untuk mengatasi tingginya kenaikan kasus Covid-19 di Banten. 

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah beralasan, lockdown dianggap akan merugikan masyarakat.

"Kalau boleh memberi masukan, mungkin kita fokus saja ke PPKM Mikro, karena kalau lockdown secara keseluruhan ini khususnya di Kabupaten Serang akan berat," ujar Tatu kepada wartawan di Anyer, Serang. Selasa (22/6/2021).

Baca juga: Gubernur Banten Pertimbangkan Karantina Wilayah

Bupati Serang anggap PPKM Mikro lebih efektif

Menurut Tatu, PPKM berskala mikro yang sedang diterapkan dinilai masih efektif untuk mengendalikan dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

"PPKM mikro masih bagus, kalau lockdown atau PSBB sejak awal pandemi juga tidak diberlakukan di Kabupaten Serang," kata Tatu.

Dikatakan Tatu, wilayah Kabupaten Serang didominasi sektor Industri dan Pariwisata yang akan semakin terpuruk jika karantina wilayah diterapkan.

"Untuk industri dan pariwisata tidak kami lockdownkan saja sudah terpuruk. Jadi kami menjaga saja bagaimana kegiatan menerapkan prokes," ujar Tatu.

Tatu mengakui, kesehatan dengan ekonomi di tengah Pandemi Covid-19 saling berkaitan. Jika salah satunya difokuskan akan berdampak kepada masyarakat.

"Kalau kita fokus ke kesehatan pasti ekonomi akan menjadi korbannya, begitu juga kalau ekonomi terlalu longgar dampaknya ke kesehatan," ucap Tatu.

Baca juga: Banten Darurat Covid-19, Bupati Lebak Minta Keluarga Beda Rumah Tidak Kumpul-kumpul

Gubernur Banten anggap PPKM Mikro dan PSBB tak efektif

Sebelumnya, Gubernur Banten Wahidin Halim mempertimbangkan untuk memberlakukan lockdown atau karantina wilayah setelah kasus positif Covid-19 dalam sepekan mengalami lonjakan.

Dikatakan Wahidin, penerapan PPKM Mikro dan PSBB dianggap tidak efektif lagi karena tingginya mobilitas warga.

"Yah harus (ada pengetatan). Tapi kita tetap minta petunjuk lockdown (ke pemerintah pusat). Apakah PSBB, atau PPKM," kata Wahidin kepada wartawan di Pendopo Gubernur, Kota Serang. Senin (21/6/2021).

(Kontributor Serang, Rasyid Ridho | Editor Aprillia Ika)