Sapa Aruh Sultan HB X: Implementasi PPKM Mikro Belum Berjalan Maksimal

YOGYAKARTA, KOMPAS.com- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X kembali menyampaikan Sapa Aruh (menyapa warga).

Dalam Sapa Aruh ini, Sultan menyoroti pemberlakuan pengetatan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro di tingkat masyarakat belum berjalan maksimal.

"Selama ini fakta implementasi PPKM Mikro belum dijalankan secara maksimal," ujar Sultan dalam Sapa Aruh, di Bangsal Kepatihan, Kompleks Kepatihan, Selasa (22/6/2021).

Baca juga: DIY Tidak Lockdown, Sultan HB X: Pemerintah Tak Sanggup Ganti Biaya Hidup Warga

Sultan mengungkapkan, tingkat kematian akibat Covid-19 nyaris menyentuh 2,7 persen.

Sementara keterisian rumah sakit atau bed occupancy ratio (BOR) telah melebihi 60 persen.

Dengan kondisi demikian, kata dia, dibutuhkan penerapan PPKM mikro dengan benar.

"Kita dihadapkan pada kematian atau case fatality rate (CFR) nyaris menyentuh besaran angka nasional yang 2,7 persen, dan pemakaian tempat tidur yang melebihi angka 60 persen, melewati batas aman," katanya.

Sultan meminta kepada pemerintah kabupaten dan kota Se-DIY untuk memberlakukan PPKM mikro secara ketat dan terpadu karena sudah tidak bisa ditunda lagi.

"Segera lakukan re-inisiasi gerakan Jogo Wargo. Kendalikan mobilitas dan aktivitas sosial masyarakat agar tidak menimbulkan klaster-klaster baru," katanya.

Baca juga: Epidemiolog UGM Sarankan 70 Persen Warga DIY di Rumah 20 Hari untuk Tekan Penularan Covid-19

Selain membatasi mobilitas masyarakat, lanjut Sultan, diperlukan aktifasi fasilitas shelter komunal yang berbasis dengan gotong royong di tingkat desa atau kalurahan.

"Karantina wilayah dalam sekup lokal setingkat RT dan Padukuhan yang berstatus Zona Merah dengan pendampingan dari instansi terkait," kata dia.

Sultan percaya dengan gotong royong sosial masih menjadi kekuatan warga DIY.

Pemerintah dan masyarakat harus berjalan satu visi dan misi sesuai dengan kearifan lokal masing-masing.

Pemerintah daerah sudah melakukan sejumlah langkah seperti percepatan vaksinasi Covid-19, aktivasi karantina dan isolasi di kabupaten dan kota, penambahan kapasitas tempat tidur untuk pasien Covid-19, serta penundaan sekolah tatap muka di semua jenjang pendidikan.