KOMPAS.com - Kericuhan terjadi di pos penyekatan Suramadu sisi Surabaya pada Jumat (18/6/2021).
Warga yang terjaring operasi di pos penyekatan melakukan perusakan pada sejumlah barang di pos itu.
Meja administrasi yang berisi tumpukan berkas tes antigen tak luput diserbu. Alhasil, meja rusak dan berkas berceceran.
Sebelum kericuhan itu, warga tampak mengantre sambil berteriak meminta kartu tanda penduduk (KTP) kepada petugas administrasi penyekatan.
Baca juga: RSLI Surabaya Kembali Temukan Pasien Covid-19 Varian Delta, Hasil Tracing Pencegatan Suramadu
Di salah satu potongan video, terdengar seorang warga yang berteriak.
"Swab di Surabaya kisruh, KTP hilang semua. Semua orang mencari KTP. Aparatnya kurang adil, kurang tegas," ujar pria itu.
Warga adalah mereka yang berencana melalui Jembatan Suramadu untuk menyeberangi ke Pulau Madura.
Baca juga: Duduk Perkara Kericuhan di Pos Penyekatan Suramadu, Berawal dari Kendaraan Menumpuk
Setelah 30 tahun kemudian atau tepatnya di awal tahun 1990, dimulailah pra studi kelayakan.
Di akhir tahun 1990, Presiden Soekarto yang saat itu menjabat membentuk Tim Nusa Bakti yang terdiri atas tim ahli Indonesia dan Jepang.
Baca juga: Kronologi Warga Ngamuk di Posko Penyekatan Suramadu, KTP Diduga Hilang dan Penjelasan Polisi
Pembangunan pun dimulai. Sayangnya, di tahun 1997 saat terjadi krisis monoter sejumlah negara termasuk Indonesia, rencana pembangunan jembatan yang menghubungkan Madura dan Jawa dihentikan.
Sekitar 5 tahun, proyek tersebut terhenti. Namun pada 20 Juli 2003, Presiden RI kelima Megawti Soekarnoputri meresmikan kembali pembangunan jembatan tersebut.
Proyek pun kembali dimulai. Jembatan tersebut diselesaikan selama 6 tahun.
Pada 10 Juni 2021, jembatan itu diresmikan Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono.
Jembatan itu diberi nama Suramadu yang berasal dari akronim Surabaya-Madura.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.