Perekam Video Viral Bupati Alor Marah pada Mensos Risma Sudah Diketahui, Penyebar Akan Dilaporkan ke Polisi

KUPANG, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) menelusuri penyebar video Bupati Alor Amon Djobo yang marah-marah dan mengusir dua staf Kementerian Sosial.

Sekertaris Daerah Alor Soni Alelang mengatakan, seseorang yang mengambil video tersebut dan menyerahkan kepada ketua DPRD Alor pun telah diketahui.

Selanjutnya, pihak Pemkab pun berencana melaporkan orang yang menyebarkan video saat bupati Amon Djobo marah-marah.

Sekertaris Daerah Alor Soni Alelang, mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan melaporkan penyebar video tersebut ke Polres Alor.

"Kami masih menunggu rekan kami masih di Kupang belum sampai Alor. Kami juga masih ambil data-data informasi terkait dengan penyelenggaraan musyawarah cabang PDIP di Alor," ujar Soni kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Rabu (2/6/2021) petang.

Baca juga: Bupati Alor Marah ke 2 Staf Kemensos dan Risma, Sekda: Setelah Itu Bupati Langsung Minta Maaf

"Apakah itu diagendakan dalam musyawarah atau tidak, dalam hal memperdengarkan dan memutar video itu kepada peserta, lalu mengatakan telah melaporkan kepada menteri. Itu apakah dalam agenda musyawarah atau itu hanya karena inisiatif satu dua orang," sambungnya.

Menurut Soni, dari agenda musyawarah tersebut lah pihaknya nanti bisa mengetahui siapa penyebarnya dan mengapa harus diviralkan.

Soni menjelaskan, setelah selesai meluapkan amarahnya terhadap kedua pegawai Kemensos tersebut, Bupati Amon Djobo meminta maaf lalu berpelukan dengan keduanya.

Sehingga, kata dia, pembagian bantuan yang dibawa untuk ahli waris korban meninggal dunia pascabadai Seroja berjalan aman dan lancar.

"Setelah itu tidak ada masalah lagi, bahkan kunjungan Ibu Menteri Sosial pun berjalan lancar," tutupnya.

Baca juga: Video Viral Bupati Alor Marahi 2 Staf Risma Dianggap Tidak Lengkap, Penyebar Akan Dilaporkan ke Polisi

Shutterstock Ilustrasi viral

Dalam video itu terlihat Amon marah terkait bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Kementerian tersebut.

Amon marah, karena bantuan itu justru diurus oleh DPRD Alor.

Amon menuding, pihak Kementerian Sosial tidak menghargai pemerintah daerah Alor.

Amon pun lantas mengusir sejumlah staf Kementerian Sosial agar segera meninggalkan Kabupaten Alor secepatnya.

Amon mengaku, telah berkirim surat ke Presiden Jokowi terkait persoalan itu.