Bantah Tudingan Operasi Militer di Puncak, Kapolda Papua: Yang Ada Penegakan Hukum

JAYAPURA, KOMPAS.com - Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri membantah rilis yang dikeluarkan juru bicara Tentara Pembebasan Negara Papua Barat (TPNPB), Sebby Sambom yang menyatakan ada operasi militer di Kabupaten Puncak.

Fakhiri menegaskan, sejauh ini aparat keamanan gabungan hanya melakukan penegakan hukum secara tegas dan terukur kepada kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Baca juga: Toko Buku Legendaris di Surabaya Dibobol, Uang hingga Ponsel Raib Digondol Maling

"Tidak ada operasi militer yang ada penegakan hukum," ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (17/5/2021).

Fakhiri juga membantah tudingan yang menyebut aparat keamanan gabungan menggunakan senjata kaliber berat untuk mengejar KKB.

Menurut dia, baik helikopter milik TNI maupun Polri, tidak bisa digunakan untuk melakukan penyerangan dengan senjata berat seperti rudal.

Baca juga: TNI-Polri Bangun Pos Keamanan di 3 Distrik, KKB Pimpinan di Puncak Semakin Terjepit

"Itu hoax, tidak ada pakai rudal. Helikopter kita memang ada, itu heli caracal yang dipakai untuk mengangkut pasukan dan bama (bahan makanan), kalau Polri kita punya dua heli bell untuk mengangkut logistik dan pasukan," kata dia.

Dalam rilis yang disebar TPNPB terlihat sejumlah rumah yang hangus terbakar. Fakhiri menduga, rumah tersebut justru dibakar KKB.