Bantah Tudingan Operasi Militer di Puncak, Kapolda Papua: Yang Ada Penegakan Hukum

Fakhiri menegaskan, sejauh ini aparat keamanan gabungan hanya melakukan penegakan hukum secara tegas dan terukur kepada kelompok kriminal bersenjata (KKB).

"Tidak ada operasi militer yang ada penegakan hukum," ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (17/5/2021).

Fakhiri juga membantah tudingan yang menyebut aparat keamanan gabungan menggunakan senjata kaliber berat untuk mengejar KKB.

Menurut dia, baik helikopter milik TNI maupun Polri, tidak bisa digunakan untuk melakukan penyerangan dengan senjata berat seperti rudal.

"Itu hoax, tidak ada pakai rudal. Helikopter kita memang ada, itu heli caracal yang dipakai untuk mengangkut pasukan dan bama (bahan makanan), kalau Polri kita punya dua heli bell untuk mengangkut logistik dan pasukan," kata dia.

Dalam rilis yang disebar TPNPB terlihat sejumlah rumah yang hangus terbakar. Fakhiri menduga, rumah tersebut justru dibakar KKB.

"Itu kayanya foto lama, saya lagi suruh cek anak-anak IT. Kalau yang ini rumah dibakar oleh KKB sendiri di Kimak," kata Fakhiri.

Dalam rilis tersebut, Sebby Sambom menuding militer dan polisi telah melakukan pengeboman di perkampungan penduduk lokal di Kabupaten Puncak pada 15 dan 16 Mei.

Sebby juga menyebut akibat aksi tersebut, honai hingga gereja terbakar di Distrik Gome.

"Sementara sejak perang dimulai itu, ratusan warga sudah mengungsi ke kampung yang di anggap aman, sebagian ke kota Ilaga menduduki di rumah Kepala dinas Sosial, dan sebagian sudah mengungsi ke Timika dan Nabire," kata dia.