Penyuntikan Vaksin Gotong Royong Segera Dimulai, Ini Kelompok yang Harus Diprioritaskan Menurut Unpad

BANDUNG, KOMPAS.com - Penyuntikan perdana vaksin gotong royong untuk pekerja industri segera dimulai.

"Informasi yang kami terima vaksinasi perdana dilangsungkan di kawasan industri Jababeka besok Selasa dan akan dihadiri Presiden Joko Widodo," ujar dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (Unpad), Akuat Supriyanto saat dihubungi Senin (17/5/2021).

Akuat menjelaskan, hingga kini, jumlah perusahaan yang mendaftar vaksin gotong royong sebanyak 17.832.

Mulai dari perusahaan manufaktur, infrastruktur, perbankan, tambang, dan lainnya.

Baca juga: Tenggelam dan Hilang Sehari, Pelajar SD Ini Ditemukan Selamat Berkat Berpegangan pada Akar Pohon

Perlu transparan dan memperhitungkan faktor risiko pekerjaan

Dekan Fakultas Kedokteran Unpad, Yudi Mulyana Hidayat mengatakan, penentuan prioritas kelompok industri yang divaksin perlu transparan dan memperhitungkan faktor risiko berbagai jenis pekerjaan.

Selain pertimbangan padat karya dan zona merah, karakteristik pekerjaan dalam industri juga perlu dijadikan pertimbangan dalam penentuan prioritas kelompok yang divaksin.

Menurut Yudi, industri terkait rantai pasok (supply chain) yang memiliki banyak tenaga distributor dan pengecer barang perlu mendapatkan prioritas vaksin.

Sebab, jenis pekerjaan tersebut memiliki frekuensi interaksi sosial yang tinggi dengan masyarakat di luar pabrik.

“Distributor atau pengecer adalah jenis pekerjaan yang sehari-hari bertemu dengan banyak orang di pasar. Kita semua tahu bahwa pasar merupakan tempat ramai yang paling sulit menerapkan protokol kesehatan,” ujarnya.

Baca juga: Digugat Anak Kandungnya karena Jual Lahan Warisan untuk Bayar Utang, Ibu: Kok Bisa Berhati Seperti Itu

Shutterstock Ilustrasi obat

Selain itu, Kementerian BUMN juga dinilai perlu memprioritaskan vaksinasi pekerja industri yang terkait kesehatan.

Produk-produk kesehatan seperti obat-obatan, vitamin, masker, hand sanitizer dan sabun dianggap perlu dijamin keberadaannya di pasar karena sangat diperlukan selama masa pandemi.

“Pada prinsipnya semua pekerja dan industri harus memiliki akses yang setara dalam vaksinasi. Tetapi, karena stok vaksin terbatas dan kebutuhan sangat tinggi, pemerintah dituntut untuk bijak dalam menentukan prioritas,” ucap dia.

Sebelumnya, juru bicara Kementerian BUMN, Arya Sinulingga, pekan lalu menyatakan bahwa prioritas vaksin diberikan kepada industri manufaktur yang padat karya.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Shinta Widjaja Kamdani juga mengatakan bahwa perusahaan yang berada di zona merah diutamakan dalam kegiatan vaksinasi yang dibayar secara mandiri oleh perusahaan-perusahaan itu.