Jadi Istri Kedua ASN, Oknum Guru SMP di Solo Hanya Nikah Siri

KOMPAS.com - Seorang guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) berstatus PNS di Kota Solo dicopot dari jabatannya karena menjadi istri kedua dari seorang pria yang bekerja di salah satu instansi pemerintah.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Solo, Nur Haryani mengatakan, perbuatan guru tersebut melanggar PP Nomor 45 Tahun 1990 dan PP Nomor 53 Tahun 2010.

"Nikah siri. Kalau secara kedinasan tidak boleh. PNS tidak boleh jadi istri kedua," kata Nur dikutip dari TribunSolo.com, Sabtu (1/5/2021).\

Baca juga: Jadi Istri Kedua ASN, Seorang Guru PNS di Solo Dicopot dari Jabatannya

Dia mengatakan, oknum guru tersebut sudah dimintai keterangan dan klarifikasi.

"Sekarang tidak jadi guru lagi. Sudah dipindahkan menjadi staf. Hukumannya pembebasan dari guru," ucap Nur.

Guru tersebut masih berstatus pegawai negeri sipil (PNS) di Dinas Pendidikan Kota Solo.

"Pelanggarannya berat. Tapi sanksi berat itu ada kelas-kelasnya. Kalau sampai berat sekali, misal tidak masuk kerja lebih dari 46 hari itu bisa pemberhentian," tambahnya.

Menanggapi adanya kasus Guru SMP di Kota Solo yang menjadi perusak hubungan rumah tangga atau biasa di sebut pelakor, Dinas Pendidikan Solo hemat bicara.

Baca juga: Pemkot Solo Siapkan Hotel untuk Tempat Karantina Pemudik Nekat

Kepala Dinas Pendidikan Kota Solo, Etty Retnowati menjelaskan, oknum guru tersebut sudah ditindak sesuai aturan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 15 PP Nomor 45 Tahun 1990 dan PP Nomor 53 Tahun 2010.

Guru tersebut tidak diperbolehkan lagi mengajar di sekolah penugasan sebelumnya dan hanya jadi staf biasa di lingkungan Pemkot Solo.

"Kasus sudah selesai, diatur BKPPD Solo," ungkap Etty.

Diberitakan sebelumnya, seorang guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Solo, Jawa Tengah, dicopot dari jabatannya karena menjadi menjalin hubungan dengan suami orang.

Kepala BKPPD Solo Nur Haryani mengatakan, ASN di Solo terikat dengan peraturan disiplin pegawai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 53 Tahun 2010. Setiap ASN memiliki kewajiban dan larangan yang harus diikuti maupun dihindari.

Setiap ASN memiliki kewajiban dan larangan yang harus diikuti maupun dihindari.

Adapun pemberian sanksi pembebasan jabatan karena guru tersebut menjadi istri kedua seorang ASN di luar lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo.