Keluhan Warga NTT Korban Badai Seroja: 2 Pekan Badai Berlalu Pemda hanya Mondar-mandir Pendataan, Janji Rehab Rumah Tak Kunjung Ditepati

Pj Bupati Sabu Raijua: khusus bantuan rumah, masih diverifikasi

Dihubungi terpisah Pejabat Bupati Sabu Raijua Doris Alexander Rihi mengatakan, bantuan sembako susah didistribusikan kepada warga di wilayahnya yang terdampak.

"Bantuan sembako yang ada di Posko kita sudah kasih kepada warga yang terdampak," kata Doris.

Sedangkan khusus untuk bantuan rumah, pihaknya masih melakukan verifikasi secara lengkap.

Dalam satu dua hari ke depan kata Doris, semua data rumah yang rusak sudah bisa diberikan kepada pemerintah pusat.

Validasi data korban, by name by address

Juru Bicara Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Siklon Tropis Seroja Provinsi NTT, Marius Ardu Jelamu, meminta pemerintah kabupaten dan kota di wilayah itu, agar segera melakukan validasi data jumlah rumah warga yang rumahnya rusak.

Validasi rumah yang dimaksud, baik itu kategori rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan.

Semua data itu kata Marius, sudah harus diberikan paling lambat tanggal 26 April mendatang.

"Data by name by address, nomor KTP, nomor KK harus lengkap divalidasi untuk diberikan bantuan," kata Marius.

Marius menuturkan, pemerintah kabupaten dan kota, harus cepat tanggap terhadap hal tersebut karena situasinya sangat urgensi mengingat masyarakat yang juga sedang membutuhkan bantuan.

"Demikian juga data by name by address nomor KTP, nomor KK dari warga pengungsi yang tinggal di rumah-rumah keluarga supaya diberikan bantuan dana tunggu hunian sebesar Rp 500.000/bulan/KK selama 6 bulan. Kami minta untuk segera dilengkapi oleh masing-masing kabupaten dan kota," jelas Marius.

Ia juga menyampaikan, sesuai dengan pertemuan dengan jajaran Kementerian/lembaga kemarin, Kementerian Sosial membutuhkan data dari kabupaten dan kota terkait dengan jumlah orang meninggal agar bisa diproses lebih lanjut untuk dana satunannya.

"Lalu Kementerian PUPR juga membutuhkan data yang lengkap tentang kerusakan infrastruktur seperti jembatan dan jalan, baik itu jalan negara, jalan provinsi, maupun jalan kabupaten/kota,"ujar dia.

Kementerian kesehatan juga lanjut Marius, butuh data mengenai kerusakan-kerusakan fasilitas kesehatan agar diharapkan kabupaten dan kota melaporkan data yang selengkapnya.

Juga Kementerian Pendidikan membutuhkan data kerusakan-kerusakan sarana pendidikan, sehingga diharapkan semua didata dengan baik

"Kita harapkan dengan data tersebut maka diharapkan ada jalan keluar untuk menyelesaikannya dalam kebijakan-kebijakan yang diambil Pemerintah Pusat dan juga Provinsi," ujar Marius.