Keluhan Warga NTT Korban Badai Seroja: 2 Pekan Badai Berlalu Pemda hanya Mondar-mandir Pendataan, Janji Rehab Rumah Tak Kunjung Ditepati

Di Kota Kupang misalnya, di RT 06 Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, sebanyak 47 kepala keluarga yang rumahnya rusak, belum juga dibantu pemerintah.

Dari 47 kepala keluarga, 22 di antaranya rusak berat, sehingga saat ini mereka tinggal sementara di rumah keluarga dan tetangga terdekat.

"Sampai saat ini, 47 kepala keluarga di wilayah saya belum juga terima bantuan rehap rumah dari pemerintah," ungkap Ketua RT 06 Marsel Liy ditemui Kompas.com di lokasi, Sabtu (24/04/2021). 

Gereja, Pemprov sampai Parpol beri bantuan sembako, Pemkot tak beri bantuan apapun...

Dia menjelaskan, 22 kepala keluarga tidak bisa tinggal lagi di wilayah itu karena rumah dan tanah mereka tertimbun longsor.

Untuk proses relokasi warga yang terdampak itu, belum diketahui karena masih dalam proses pendataan oleh pemerintah.

Menurut Marsel, warga saat ini hanya mendapatkan bantuan sembako dari gereja, pemerintah provinsi dan partai politik.

Sedangkan dari Pemerintah Kota, belum memberikan bantuan apapun untuk 47 kepala keluarga itu.

"Untuk bantuan dari Pemerintah Kota belum diperoleh warga 47 KK ini, baik itu sembako, apalagi material bangunan untuk perbaiki rumah," kata Marsel.

Marsel berharap, pemerintah Kota hingga pusat, bisa segera merelokasi warga 22 kepala keluarga karena mereka sudah dua pekan lebih tinggal di rumah tetangga.

Pemerintah lambat beri bantuan, Pemda hanya mondar-mandir pendataan...

Dihubungi terpisah, Dedy Lay Doma, warga Kabupaten Sabu Raijua, mengaku hingga saat ini warga di wilayah nya belum menerima bantuan apapun dari pemerintah.

Dedy yang rumahnya rusak akibat Badai Seroja, menyebut pemerintah sangat lambat memberikan bantuan, baik itu sembako maupun material bangunan.

Menurut Dedy, Pemda hingga saat ini hanya terlihat sibuk melakukan pendataan, namun lupa memberikan bantuan bagi warga yang saat ini sedang membutuhkan perbaikan rumah.

Pasalnya akibat badai tersebut rata - rumah warga hancur berantakan bagian atap bahkan ada yang rubuh dengan tembok hingga rata tanah.

"Pemda saat ini terlihat hanya mondar - mandir lakukan pendataan, tapi tidak pernah ada bantuan untuk kami yang jadi korban," kata Dedy.

Ada bantuan seng dan paku untuk beberapa warga, tapi itu dari gereja, bukan pemda...

"Jangankan seng dan paku untuk perbaiki atap, sembako pun tidak ada padahal banyak bantuan yang disalurkan donatur. Jadi saya bisa bilang pemda sangat lamban dan mungkin mereka nilai masyarakat tidak penting bagi mereka sehingga mereka buat begini,"sambung Dedy yang juga berprofesi sebagai wartawan salah satu stasiun TV nasional.

Selain itu Dedy juga beberkan, khusus di Desa Menia, Kecamatan Sabu Barat, beberapa warga memang telah diberikan bantuan melalui desa berupa seng 17 lembar dan paku sekitar setengah kilogram.

Namun bantuan itu bukan dari pemerintah tapi dari beberapa gereja yang juga menjadi donatur dalam bencana itu.

Sedangkan bantuan sembako dibagikan oleh sejumlah partai politik dan juga lembaga kemasyarakatan lainnya yang diberikan langsung ke penerima tanpa melalui pemda.

Dedy berharap, pemerintah segera memberikan bantuan secepatnya sehingga masyarakat yang terdampak bisa segera memperbaiki rumah mereka yang rusak.

Ada pendobelan nama korban, verifikasi dan validasi data jadi tersendat

Koordinator Penanganan Bencana Badai Siklon Tropis Seroja Kota Kupang, Asisten II Pemkot Kupang Ely Wairata mengatakan, bantuan sembako sudah diberikan pemerintah setempat maupun provinsi dan pusat.

Khusus Pemerintah Kota Kupang lanjut Ely, melalui Dinas Sosial sudah mendistribusikan sekitar 300 ton beras, termasuk sembako lainnya.

Sedangkan untuk bantuan rumah, pihaknya masih mengusulkan ke Kementerian PUPR.

Pihaknya juga masih harus verifikasi dan validasi data rumah warga yang sudah diinput oleh pihaknya.

"Data jumlah rumah rusak untuk semua kategori yang didata sekitar 34.000 rumah. Namun ada pendobelan nama sehingga kita akan verifikasi lagi," kata dia.

Khusus untuk warga yang rumahnya rusak berat akibat longsor, akan direlokasi di dua tempat berbeda yakni di Kelurahan Fatukoa dan Kelurahan Manulai II.

'Kalau rusak berat akan dibangun di lokasi yang sama dengan anggaran Rp 50 juta dari BNPB. Sedangkan ada 530 rumah yang akan direlokasi," kata Ely.

Pj Bupati Sabu Raijua: khusus bantuan rumah, masih diverifikasi

Dihubungi terpisah Pejabat Bupati Sabu Raijua Doris Alexander Rihi mengatakan, bantuan sembako susah didistribusikan kepada warga di wilayahnya yang terdampak.

"Bantuan sembako yang ada di Posko kita sudah kasih kepada warga yang terdampak," kata Doris.

Sedangkan khusus untuk bantuan rumah, pihaknya masih melakukan verifikasi secara lengkap.

Dalam satu dua hari ke depan kata Doris, semua data rumah yang rusak sudah bisa diberikan kepada pemerintah pusat.

Validasi data korban, by name by address

Juru Bicara Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Siklon Tropis Seroja Provinsi NTT, Marius Ardu Jelamu, meminta pemerintah kabupaten dan kota di wilayah itu, agar segera melakukan validasi data jumlah rumah warga yang rumahnya rusak.

Validasi rumah yang dimaksud, baik itu kategori rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan.

Semua data itu kata Marius, sudah harus diberikan paling lambat tanggal 26 April mendatang.

"Data by name by address, nomor KTP, nomor KK harus lengkap divalidasi untuk diberikan bantuan," kata Marius.

Marius menuturkan, pemerintah kabupaten dan kota, harus cepat tanggap terhadap hal tersebut karena situasinya sangat urgensi mengingat masyarakat yang juga sedang membutuhkan bantuan.

"Demikian juga data by name by address nomor KTP, nomor KK dari warga pengungsi yang tinggal di rumah-rumah keluarga supaya diberikan bantuan dana tunggu hunian sebesar Rp 500.000/bulan/KK selama 6 bulan. Kami minta untuk segera dilengkapi oleh masing-masing kabupaten dan kota," jelas Marius.

Ia juga menyampaikan, sesuai dengan pertemuan dengan jajaran Kementerian/lembaga kemarin, Kementerian Sosial membutuhkan data dari kabupaten dan kota terkait dengan jumlah orang meninggal agar bisa diproses lebih lanjut untuk dana satunannya.

"Lalu Kementerian PUPR juga membutuhkan data yang lengkap tentang kerusakan infrastruktur seperti jembatan dan jalan, baik itu jalan negara, jalan provinsi, maupun jalan kabupaten/kota,"ujar dia.

Kementerian kesehatan juga lanjut Marius, butuh data mengenai kerusakan-kerusakan fasilitas kesehatan agar diharapkan kabupaten dan kota melaporkan data yang selengkapnya.

Juga Kementerian Pendidikan membutuhkan data kerusakan-kerusakan sarana pendidikan, sehingga diharapkan semua didata dengan baik

"Kita harapkan dengan data tersebut maka diharapkan ada jalan keluar untuk menyelesaikannya dalam kebijakan-kebijakan yang diambil Pemerintah Pusat dan juga Provinsi," ujar Marius.