Cerita Warga Terdampak Pembangunan Sirkuit Mandalika, Angkat Kaki dari Tanah Kelahiran Saat Puasa

"Semuanya sudah on the right track kok, alhamdulillah mundur menjadi Maret 2022 kita bisa well prepared di segala sisi, apalagi kita berharap tahun ini pandemi bisa selesai dan 75 persen penduduk sudah divaksin selesai tahun 2021," kata Rohmi pada Senin.

Ditanya terakit dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilaporkan pakar PBB, Rohmi enggan berkomentar.

Dirinya menyebut, sudah ada pihak yang berhak menangani masalah itu. Baginya, seluruh proses pembangunan telah berjalan dengan baik.

“itu tentunya ada prosesnya ya, saya tidak bisa terlalu banyak berkomentar di sini, yang jelas semua ada step step prosesnya dan itu tertangani oleh pihak pihak yang memang berkepentingan untuk itu," jawabnya.

Rohmi menjelaskan, pemerintah selama ini mengawal proyek tersebut dari awal sampai akhir. Polda NTB dan TNI, kata dia, mengawal proses pembebasan lahan hingga pembangunan agar berjalan sesuai aturan.

Baca juga: Selama Ramadhan, Pemkot Surabaya Larang Bagi-bagi Takjil di Pinggir Jalan, Buka Berama Dibatasi

Perihal tradisi yang terancam hilang dan jejak makam warga di kawasan itu, Rohmi mengatakan, hal itu sudah dikomunikasikan dengan baik dengan warga setempat.

“jadi sesuatu yang dilakukan di Mandalika bukan mengancam masyarakat tetapi yang dilakukan di Mandalika untuk kemaslahatan masyarakat di sekitar Mandalika ini, ini harus kita kawal bersama, ya masalah tidak mungkin 100 persen selesai, ayo kita kawal bersama," Kata Rohmi.

Pihak ITDC yang dikonfirmasi terkait penggusuran lahan di Dusun Ebunut, belum memberi jawaban secara tertulis. Hanya saja, Direktur Utama ITDC Abdulbar M Mansoer membantah adanya pelanggaran HAM di kawasan tersebut.

"Kemenlu sudah menjawab melalui perwakilan tetap RI di Jenewa, telah dikatakan bahwa tidak ada hal yang terjadi seperti yang disangkakan itu," Kata Mansoer, Kamis (8/4/2021).