SMA dan SMK di Jabar Akan Mulai Belajar Tatap Muka, Ini Jadwalnya

CIANJUR, KOMPAS.com - Sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) di Jawa Barat, mulai merencanakan sistem belajar tatap muka.

Seperti dikutip dari Antara, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat segera memberikan izin pembelajaran tatap muka (PTM) untuk 2.800 SMK/SMK sederajat di berbagai wilayah di Jabar.

Rencananya, belajar tatap muka atau PTM akan dilakukan pada Juli 2021.

Baca juga: Napi Punya Senapan Mainan, Ini Penjelasan Kepala Lapas Cirebon

Namun, pihak sekolah diminta menerapkan protokol kesehatan ketat sebagai upaya antisipasi munculnya klaster penularan Covid-19.

"Kami memberikan dua pilihan terkait penyelenggaraan pendidikan, PTM atau tetap pembelajaran jarak jauh (PJJ). Hal tersebut diserahkan pada orangtua siswa," kata Kepala Dinas Pendidikan Jabar Dedi Supandi saat menghadiri pemecahan rekor MURI kaulinan (permainan) tradisional secara virtual di Cianjur, Rabu (7/4/2021).

Ia menjelaskan, dari 4.996 sekolah tingkat atas di Jabar, secara bertahap mulai mengajukan untuk menyelenggarakan PTM pada Juli 2021.

Masing-masing sekolah yang telah mengajukan tengah menyiapkan sarana dan prasarana, termasuk menyediakan perlengkapan seperti masker dan tempat cuci tangan.

Baca juga: KPK Geledah 5 Rumah Keluarga Bupati Bandung Barat Aa Umbara

Pihak sekolah juga diharuskan menyiapkan tempat isolasi dan pemeriksaan kesehatan untuk siswa, sebagai upaya antisipasi ketika ada siswa yang menunjukan gejala Covid-19.

"Ketika ada siswa atau tenaga pengajar yang bergejala, dapat ditangani sementara di sekolah sambil menunggu tenaga medis datang. Sehingga sekolah yang akan melakukan PTM harus memiliki ruangan khusus," kata Dedi.

Namun, menurut Dedi, tidak menutup kemungkinan PTM akan kembali dihentikan apabila muncul kasus penularan.

"Kita akan evaluasi kembali izin PTM kalau ditemukan kasus ketika tatap muka kembali digelar," kata dia.

Sementara itu, Bupati Cianjur Herman Suherman mengatakan, terkait PTM yang akan digelar pada Juli di Cianjur, masih dilakukan pendataan, termasuk ketersediaan fasilitas ruangan isolasi, dengan melibatkan aparat kecamatan hingga desa.

"Hingga saat ini, kami belum memiliki angka pasti berapa banyak yang sudah memenuhi syarat, karena masih didata," kata Herman.