Soal Larangan Mudik, Ini Respons Sejumlah Kepala Daerah

KOMPAS.com - Pemerintah pusat resmi mengeluarkan larangan mudik Lebaran 2021 bagi seluruh masyarakat Indonesia.

"Ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan. Berlaku untuk seluruh ASN, TNI, Polri, BUMN, karyawan swasta maupun pekerja mandiri, dan juga seluruh masyarakat," ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan Muhadjir Effendy dalam konferensi pers virtualnya, Jumat (26/3/2021).

Keputusan larangan mudik ini diambil lantaran angka penularan dan kematian akibat Covid-19 meningkat setelah beberapa kali libur panjang.

Bagaimana kepala daerah merespons kebijakan ini?

Baca juga: Surabaya Dukung Larangan Mudik 2021, Armuji: Ini untuk Keselamatan

Sultan HB X berharap warga taat aturan

Kompas.com/Wisang Seto Pangaribowo Sri Sultan Hamengkubuwono X sampaikan sapa aruh di Bangsal Kepatihan, Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Selasa (9/2/2021)

"Ya enggak apa-apa (dilarang mudik). Apa betul mereka taat? Ya, semoga saja," tutur Sultan, Jumat (26/3/2021).

Pemerintah daerah memastikan tidak ada penutupan di kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penutupan tak dilakukan karena telah ada kebijakan pemerintah pusat melarang semua warga untuk mudik.

"Enggak, kalau sudah dinyatakan enggak boleh pergi kan asal mereka enggak pergi," tutur dia.

Baca juga: Pemerintah Pusat Larang Mudik, Sultan HB X Harap Warganya Taat Aturan

Namun, pengetatan akan dilakukan di bandara, stasiun, dan jalur darat.

"Di bandara tentu dilakukan pemeriksaan baik yang berangkat maupun yang pulang, di stasiun juga sama. Nah, untuk yang darat lain seperti jalan raya seperti biasa kita melakukan pemeriksaan," kata Sekretaris Daerah Kadarnanta Baskara Aji.

Pemda DIY juga bakal meminta kelurahan hingga RT melakukan pengetatan pengawasan terhadap warganya.

"Oleh karena itu, keberadaan posko di kelurahan menjadi sangat penting, bahkan di RT/RW," ucapnya.

Baca juga: Kisah Kampung Pitu, Hanya Dihuni 7 Keluarga sejak Dulu hingga Pantang Gelar Pertunjukan Wayang Kulit

KOMPAS.COM/ACHMAD FAIZAL Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa (tengah)

Khofifah berharap kebijakan diikuti daerah

Meski kasus Covid-19 di Jawa Timur mulai melandai sejak penerapan PPKM, Khofifah tetap mendukung larangan mudik Lebaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Dia bahkan berharap semua daerah bisa mengikuti kebijakan tersebut.

"Kami juga berharap seluruh kebijakan pusat diikuti daerah supaya yang sudah kondusif dan melandai ini bisa terproteksi," kata Khofifah di Surabaya, dikutip dari Antara, Jumat (26/3/2021).

Khofifah meminta masyarakat mematuhi kebijakan pemerintah untuk mencegah penyebaran Covid-19.

"Kami semua pada posisi menjaga suasana yang sudah mulai melandai, kemudian positive rate turun. Ini yang memang harus dijaga semuanya," katanya.

Baca juga: Soal Larangan Mudik Lebaran, Gubernur Jatim: Kami Berharap Kebijakan Pusat Diikuti Daerah

Satu frekuensi, Ridwan Kamil tunggu aturan teknis

KOMPAS.COM/DENDI RAMDHANI Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil

Emil, demikian sapaannya, mengaku keputusan itu cukup rasional. Sebab, statistik kenaikan kasus Covid-19 cenderung meningkat ketika momentum libur panjang.

Kini, ia mengaku masih menunggu arahan teknis terkait kebijakan tersebut.

"Terkait pelarangan mudik, pada dasarnya kami mencoba satu frekuensi dengan pusat. Tentu nanti arahan teknisnya saya belum mendapat arahan, saya akan tanyakan. Tapi, alasannya epidemiologis," kata Ridwan Kamil di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Jumat (26/3/2021).

Aturan teknis itu termasuk mengenai strategi pengawasan di jalur-jalur tertentu.

"Sama kayak tahun lalu, sekalinya dilarang, maka di jalan tol, di perbatasan kota ada razia. Kan dulu suka ada yang ngumpet di truk sayur, di koper, pakai selimut di truk. Karena perintahnya sudah enggak boleh, jangan memaksakan," ujar Emil.

Sumber: Kompas.com (Penulis: Wisang Seto Pengaribowo, Dendi Ramdhani | Editor: Khairina, Dheri Agriesta, Abba Gabrilin), Antara