Panwaslu Berlakukan Pengawasan Khusus Selama Ramadhan - Kompas.com

Panwaslu Berlakukan Pengawasan Khusus Selama Ramadhan

Kompas.com - 18/05/2018, 16:50 WIB
Ilustrasi: Pilkada Serentak 2018ANTARA FOTO/Nova Wahyudi Ilustrasi: Pilkada Serentak 2018

UNGARAN, KOMPAS.com - Panwaslu Kabupaten Semarang akan melakukan pengawasan khusus terhadap bentuk kampanye yang dilakukan paslon Pilgub Jawa Tengah 2018 selama Ramadhan.

Ketua Panwaslu Kabupaten Semarang Agus Riyanto mengatakan, tahapan kampanye setiap pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tetap berlangsung selama Ramadhan.

Itu artinya, potensi pelanggaran dengan menumpangi kegiatan ibadah Ramadhan, akan selalu ada. 

"Kami mengimbau kepada seluruh pasangan calon maupun tim kampanye atau relawan, untuk tidak melakukan hal-hal yang berpotensi menjadi pelanggaran kampanye," kata Agus, Jumat (18/5/2018).

"Artinya tidak menumpangi kegiatan-kegiatan ibadah, dengan hal-hal yang kemudian merupakan politik praktis," tambahnya.

Baca juga: PNS yang Sebut Bom Surabaya Rekayasa Diberhentikan Sementara dari Jabatannya

Ia mencontohkan, shalat tarawih bersama atau tarawih keliling diharapkan tidak ditumpangi dengan kampanye, sehingga kegiatan tersebut murni ibadah. 

"Melakukan kampanye di tempat ibadah oleh siapapun itu adalah perbuatan yang dilarang berdasarkan UU No 10 Tahun 2016 dan PKPU Nomor 12 Tahun 2016," jelasnya.

Selain larangan kampanye di tempat ibadah, pihaknya mengimbau, pembagian sumbangan atau sedekah di tempat-tempat ibadah tidak disertai hal-hal bernuansa kampanye.

Seperti membagikan sumbangan dengan disertai bahan kampanye berupa kartu nama, foto atau stiker pasangan calon yang sifatnya mengajak untuk memilih.

"Selain riya (pamer), itu jelas akan dikenakan sanksi atas politik uang. Pelaku tidak harus partisan, tapi siapapun akan dikenakan sanksi jika melanggar," tandasnya.

Baca juga: PNS yang Sebut Bom Surabaya Rekayasa Diberhentikan Sementara dari Jabatannya

Mengenai sanksi yang akan diberikan kepsda pelanggar, hal itu akan dilihat berdasarkan fakta di lapangan apakah terbukti sebagai money politic atau bukan.

Selain imbauan agar tidak menumpangi kegiatan ibadah dengan kegiatan kampanye, Panwaslu juga mengajak masyarakat menjaga kesucian Ramadhan.

Caranya dengan berhenti melakukan ujaran kebencian dan penyebaran berita hoaks, apalagi yang mengandung kebencian terhadap suku, agama, ras dan antargolongan tertentu.

"Hindari penyebaran informasi dan komentar yang mengandung ujaran kebencian. Jika menerima kabar dan informasi yang provokatif atau mengkhawatirkan dan belum terkonfirmasi secara benar, jangan disebarkan," ucapnya.

Ia berharap, semua pihak bersama-sama menjaga kesucian Ramadhan, dengan cara tidak menumpangi kegiatan ibadah dengan kegiatan politik.

Baca juga: Ketika Risma Tiba-tiba Bersujud di Kaki Anggota Takmir Masjid

Agus menambahkan, memasuki hari kedua Ramadhan, pihaknya belum menerima tembusan pemberitahuan kegiatan kampanye dari kedua paslon Gubernur Jawa Tengah, Ganjar-Yasin maupun Sudirman-Ida.

Namun pihaknya sudah menginstruksikan jajarannya hingga ke tingkat Panwas Kecamatan maupun desa/kelurahan untuk melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap potensi-potensi pelanggaran.

"Mari ikut berpartisipasi dalam pengawasan. Awasi sekitar kita, jika ada kecurangan laporkan ke Panwaslu," tutupnya.

Kompas TV Data itu berdasarkan catatan BPS pada tahun 2017.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Komentar

Terkini Lainnya

Setelah 4 Tahun, Pemprov DKI Akhirnya Dapat Opini WTP dari BPK

Setelah 4 Tahun, Pemprov DKI Akhirnya Dapat Opini WTP dari BPK

Megapolitan
Hasil Audit BPK Diumumkan Hari Ini, Anies Berharap DKI Dapat WTP

Hasil Audit BPK Diumumkan Hari Ini, Anies Berharap DKI Dapat WTP

Megapolitan
FITRA Minta Pemerintah Transparan soal Anggaran Pemberantasan Terorisme

FITRA Minta Pemerintah Transparan soal Anggaran Pemberantasan Terorisme

Nasional
Sudiman Said: Lebih dari 60 Persen Warga Jateng Ingin Pemimpin Baru

Sudiman Said: Lebih dari 60 Persen Warga Jateng Ingin Pemimpin Baru

Regional
Punya Kendala Daftar Sekolah, Warga Bisa Datang ke Posko di SMKN 1 Jakarta

Punya Kendala Daftar Sekolah, Warga Bisa Datang ke Posko di SMKN 1 Jakarta

Megapolitan
Pimpinan Komisi II Minta E-KTP yang Tercecer Tak Disalahgunakan

Pimpinan Komisi II Minta E-KTP yang Tercecer Tak Disalahgunakan

Nasional
Mantan Presiden AS George HW Bush Kembali Dirawat di Rumah Sakit

Mantan Presiden AS George HW Bush Kembali Dirawat di Rumah Sakit

Internasional
Tahun Depan, Mendikbud Ingin Pelaksanaan UNBK di SMP Capai 90 Persen

Tahun Depan, Mendikbud Ingin Pelaksanaan UNBK di SMP Capai 90 Persen

Nasional
Dedi Mulyadi Ajak Warga Hindari Politik 'Prostitutif' di Bulan Ramadhan

Dedi Mulyadi Ajak Warga Hindari Politik "Prostitutif" di Bulan Ramadhan

Regional
Mengetahui Tugas Asisten Masinis yang Juga Penting dalam Menjalankan Kereta...

Mengetahui Tugas Asisten Masinis yang Juga Penting dalam Menjalankan Kereta...

Megapolitan
THR Pegawai Honorer DKI Jadi Wewenang Masing-masing SKPD

THR Pegawai Honorer DKI Jadi Wewenang Masing-masing SKPD

Megapolitan
Kisah Abah Rasyid Mendirikan Sekolah hingga Mewujudkan Kapal Kemanusiaan

Kisah Abah Rasyid Mendirikan Sekolah hingga Mewujudkan Kapal Kemanusiaan

Nasional
Ikuti Pemerintah Pusat, Pemprov DKI Berikan THR untuk Pensiunan PNS

Ikuti Pemerintah Pusat, Pemprov DKI Berikan THR untuk Pensiunan PNS

Megapolitan
10 Siswa DKI Jakarta dengan Nilai UN SMP IPA Tertinggi

10 Siswa DKI Jakarta dengan Nilai UN SMP IPA Tertinggi

Edukasi
Melihat Saluran Pembuangan Limbah Narkoba di Mapolda Metro Jaya...

Melihat Saluran Pembuangan Limbah Narkoba di Mapolda Metro Jaya...

Megapolitan

Close Ads X