Cegah Perkawinan Usia Anak Ala "Gubernur" Sarah

KUPANG, KOMPAS.com - Dengan mengenakan setelan jas hitam dipadu rok hitam, Sarah Wilhelmina Lenggu duduk di kursi rapat Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT). Tangan mungil gadis hitam manis berusia 17 tahun itu, langsung menghidupkan mikrofon di depannya.

Selasa (3/10/2017), Sarah resmi menjadi Gubernur NTT dan langsung memimpin rapat bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi NTT. Pimpinan OPD pun berasal dari remaja putra-putri berusia belasan tahun dari lima kabupaten dan satu kota.

Rapat itu digelar, usai Gubernur NTT Frans Lebu Raya memberikan kesempatan kepada Sarah untuk menduduki kursinya. 

Dengan cekatan, siswa kelas III SMA Negeri I Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) itu angkat suara. Agenda rapat pagi membahas tentang pencegahan perkawinan usia anak.

"Kasus kematian ibu dan anak yang tinggi akibat pernikahan di usia anak. Pernikahan usia anak di NTT sangat tinggi, karena itu kita harus menanggapinya secara serius dan hari ini kita bahas bersama. Karena itu saya minta laporannya dari OPD terkait," ujar Sarah dengan lantang.

(Baca juga: Perkawinan Dini Dinilai sebagai Akar Masalah Perdagangan Orang)

Menurut Sarah, kunci awal pencegahan pernikahan di usia anak yakni dari keluarga dan lingkungan sekitar tempat tinggal.

"Harus ada pembinaan dari orangtua dan keluarga sehingga anak bisa memiliki karakter yang baik. Lingkungan juga harus menghargai hak-hak anak perempuan," tuturnya.

Setelah mendapat penjelasan dari Sarah, para pimpinan OPD secara bergantian melaporkan data tentang pernikahan usia anak di NTT. Mereka akhirnya sepakat untuk sama-sama mencari jalan keluar.

Sarah pun mengharuskan setiap OPD membuat forum yang mengikutsertakan anak-anak sehingga mereka bisa beraktivitas. OPD juga lanjutnya, harus mendirikan kota ramah bagi anak-anak.

Program yang sudah dibuat oleh OPD, harus merata di semua desa dan kabupaten di wilayah NTT. "Saya juga meminta, Dinas Pendidikan untuk memberikan kesempatan kepada anak yang sudah hamil dan nikah, agar bisa bersekolah lagi," paparnya.

Rapat yang berlangsung kurang lebih 15 menit itu, akhirnya ditutup oleh Sarah yang merasa bangga sehari menjadi Gubernur NTT.

(Baca juga: Praktik Perkawinan Anak Dinilai Jadi Salah Satu Penyebab Kekerasan Seksual pada Anak)

Communications Manager Plan International Indonesia, Isni Ahmad mengatakan, Setiap tanggal 11 Oktober, komunitas global merayakan Hari Anak Perempuan Internasional (International Day of the Girl), yang merupakan agenda tetap PBB.

Agenda tersebut, sambung Isni, menjadi momentum berharga, guna menunjukkan komitmen semua pihak dalam upaya pemberdayaan dan perlindungan anak perempuan.

Sebagai organisasi hak anak dan kemanusiaan, Plan International Indonesia mengimplementasikan sejumlah program. Mencakup perluasan akses anak perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta pencegahan pernikahan usia anak.

“Berkaitan dengan perayaan Hari Anak Perempuan Internasional, Plan International Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi NTT mengadakan event "Sehari menjadi Gubernur NTT"," tuturnya.

"Event ini sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah, khususnya Pemprov NTT, dalam mendukung anak perempuan untuk MAJU (Mau belajar, Jadi pemimpin, Ambil keputusan, untuk berhasil),” jelas Isni.

Sarah Wilhelmina Lenggu merupakan anak yang terseleksi, berdasarkan kecakapan serta kriteria yang dibuat Plan International, bersama dengan beberapa organisasi kaum muda mitra kerja, seperti Youth Coalition for Girls (YCG).

Momen perayaan Hari Anak Perempuan Internasional di NTT sengaja dilakukan lebih cepat, karena Gubernur Sehari tersebut nantinya akan mengikuti event Sehari jadi Menteri, yang diadakan 11 Oktober nanti di Jakarta.

Pada 11 Oktober 2017, sebanyak 21 anak muda terpilih dari seluruh Indonesia akan berkumpul di Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA, untuk ‘mengambil alih’ posisi Menteri beserta jajaran KPPPA.

Event serupa juga pernah dilakukan tahun lalu, di mana Menteri Sehari di KPPPA merekomendasikan beberapa hal. Salah satunya pencegahan perkawinan usia anak melalui mekanisme perlindungan anak berbasis masyarakat.

Plan International Indonesia sendiri sejak tahun 2009 sudah menginisiasi pembentukan Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD) di semua wilayah kerja atau wilayah dampingannya di Indonesia.

“Kita berharap keberhasilan pencegahan perkawinan usia anak yang dilakukan warga melalui KPAD, bisa dicontoh dan diperluas di seluruh Indonesia,” pungkasnya.