Pemerintah Akan Sertifikasi Profesi Sejarawan

MALANG, KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Jendral Kebudayaan akan melakukan sertifikasi terhadap profesi sejarawan.

Hal itu dilakukan supaya sejarawan yang ada di Indonesia bisa berpartisipasi dalam agenda-agenda sejarah internasional.

Kasubdit Pembinaan Tenaga Kesejarahan Direktorat Sejarah pada Direktorat Jendral Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudyaan (Kemendikbud) Saptari Novia Stri mengatakan, dalam dunia internasional, sertifikasi profesi sejarawan sudah sangat dibutuhkan. Sebab, meski memiliki karya yang bagus tentang sejarah, masyarakat internasional bisa menolak karena tidak ada kepemilikan sertifikat profesi.

"Sertifikat itu nanti bisa digunakan jika mau mengirim karangan ke dunia internasional. Jadi meski sudah menulis sejarah, tapi ketika ke internasional pasti ditanya, mana kompetensinya," katanya saat ditemui dalam Pekan Budaya Indonesia 2016 di Taman Krida Budaya, Kota Malang, Jawa Timur, Kamis (1/9/2016).

Saat ini, sertifikasi terhadap sejarawan masih tahap proses. Kemendikbud masih merencanakan pembentukan lembaga sertifikasi profesi yang ada dibawah Direktorat Jenderal Kebudayaan.

"Ini mulai merintis lembaga sertifikasi profesi. Kita berharap tahun ini sudah jadi," ucapnya.

Dia menjelaskan,  dari lembaga sertifikasi profesi tersebut, akan ada tim khusus. Tim itu yang akan menguji dan mengeluarkan sertifikat untuk para sejarawan.

"Ada tim assesor yang menguji. Jadi tidak serta merta jadi. Dia harus ikut tim assesor dulu," jelasnya.

Dengan begitu, semua orang yang ingin menjadi sejarawan harus memiliki sertifikat profesi, meski sudah memiliki gelar profesor sekalipun.

Selain itu, uji sertifikasi itu tidak melulu bagi orang yang latar belakang pendidikannya sejarah. Menurut dia, semua orang bisa mengikuti sertifikasi asal memiliki karya sejarah yang baik.

"Misalnya dia masyarakat yang hobi menulis soal sejarah tapi tidak berlatar belakang sejarah. Itu bisa ikut sertifikasi," ungkapnya.

Menurut Saptari, masyarakat indonesia saat ini masih minim soal kepedulian terhadap sertifikat profesi. Padahal, dunia internasional sudah menuntut adanya sertifikat tersebut. Apalagi Indonesia sedang menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

"Kadang-kadang orang kita mengabaikan kompetensi, sertifikat gitu. Padahal kedepannya itu sangat dibutuhkan," jelasnya.

Saptari juga menyesalkan anak didik yang tidak lagi tertarik terhadap pelajarah sejarah. Kedepan ia akan memperkenalkan cara mengajar sejarah yang asyik dan tidak membosankan.