Kompas.com - 01/09/2014, 16:28 WIB
EditorFarid Assifa
SURABAYA, KOMPAS.com - Seorang siswa baru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 2 Surabaya, Jawa Timur, Alfandi terpaksa memakai seragam sekolah menengah pertama (SMP) lantaran orangtuanya tidak bisa membayarkan uang seragam sebesar Rp 1.050.000 yang dibebankan pengelola sekolah.

Anggota DPRD Surabaya Baktiono, Senin (1/9/2014) mengatakan, pihaknya mendapatkan pengaduan dari wali murid bernama Ahmad Alfandi yang mengaku kesulitan membayar biaya seragam sekolah anaknya.

"Ia telah menyerahkan surat keterangan tidak mampu, tapi sekolah tetap mengharuskan diri membayar biaya seragam yang nilainya Rp 1.050.000," katanya.

Merasa dinilai terlalu berat, Alfandi memutuskan hingga saat ini masih tetap memakai seragam SMP-nya karena belum bisa membayar.

Hal sama juga dialami siswi SMK 4 Kranggan, Surabaya jurusan akuntansi, Salsabila. Orangtua Salsabila, Sudirman melapor ke DPRD karena sebagai keluarga tidak mampu, masih diwajibkan membayar uang seragam senilai Rp 650.000.

Sudirman mengatakan telah berusaha menemui staf koperasi sekolah untuk memohon diberikan seragam untuk putrinya dengan cara mencicil. Permintaannya dikabulkan dengan catatan mengangsur per bulan hingga selesai.

Baktiono yang juga mantan ketua komisi D DPRD Surabaya ini mengatakan Dinas Pendidikan Surabaya telah melakukan kesalahan fatal karena masih terdapat keluhan soal penarikan biaya dari siswa keluarga tidak mampu karena sudah masuk anggaran APBD.

"Hal ini mestinya tidak boleh terjadi, tentu saja kami sangat menyayangkan hal ini," katanya.

Tentu saja kejadian ini, kata dia, sangat bertentangan dengan program Pemkot Surabaya terkait jalur mitra warga yang konon membebaskan dari segala biaya sekolah dan berhak mendapatkan fasilitas yang sama seperti siswa lainnya, karena program ini memang diperuntukkan siswa dari keluarga tidak mampu.

"Jangan hanya gembar-gembor soal program mitra warga tetapi implementasinya tidak ada. Saya memang mencurigai guru-guru di sekolah belum melakukan survei terkait siswa tidak mampu. Namun hal ini tetap menjadi tanggung jawab kepala Dinas Pendidikan Surabaya sebagi pelaksana regulasi kebijakan," katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber Antara


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Kriminalitas, Wali Kota Medan Luncurkan Satgas Medan Kondusif

Cegah Kriminalitas, Wali Kota Medan Luncurkan Satgas Medan Kondusif

Regional
Kereta Api Makassar Segmen Barru-Maros Diresmikan, Gubernur Sulsel Harapkan Dorong Perekonomian dan Pariwisata

Kereta Api Makassar Segmen Barru-Maros Diresmikan, Gubernur Sulsel Harapkan Dorong Perekonomian dan Pariwisata

Regional
Agendakan Jumat Bersih, OPD Kolaka Timur dan Berbagai Pihak Kompak Bersihkan Kelurahan Rate-rate

Agendakan Jumat Bersih, OPD Kolaka Timur dan Berbagai Pihak Kompak Bersihkan Kelurahan Rate-rate

Regional
Pemkab Banyuwangi Bakal Rekonstruksi 36 Jembatan pada 2023, Bupati Ipuk Minta Warga Dilibatkan

Pemkab Banyuwangi Bakal Rekonstruksi 36 Jembatan pada 2023, Bupati Ipuk Minta Warga Dilibatkan

Regional
NTP Riau Naik 5,64 Persen Per November 2022, Gubri: Semoga Terus Meningkat

NTP Riau Naik 5,64 Persen Per November 2022, Gubri: Semoga Terus Meningkat

Regional
Targetkan Stunting di Bawah 14 Persen pada 2024, Bupati Ipuk Sambangi Pelosok-pelosok Desa

Targetkan Stunting di Bawah 14 Persen pada 2024, Bupati Ipuk Sambangi Pelosok-pelosok Desa

Regional
Dapat Suntikan Dana dari Pemprov Sulsel, Bandara Arung Palakka Kembali Beroperasi untuk Masyarakat Bone

Dapat Suntikan Dana dari Pemprov Sulsel, Bandara Arung Palakka Kembali Beroperasi untuk Masyarakat Bone

Regional
Pembangunan Desa di Riau Terus Dilakukan, Gubri Dapat Apresiasi dari Wamendesa PDTT

Pembangunan Desa di Riau Terus Dilakukan, Gubri Dapat Apresiasi dari Wamendesa PDTT

Regional
Ganjar Ajak Sekolah Kreatif Giatkan Pendidikan Antikorupsi

Ganjar Ajak Sekolah Kreatif Giatkan Pendidikan Antikorupsi

Regional
Degan Jelly, Produk Rumahan yang Jadi Primadona di Banyuwangi

Degan Jelly, Produk Rumahan yang Jadi Primadona di Banyuwangi

Regional
Permudah Pencari dan Pemberi Kerja di Medan, Walkot Bobby Luncurkan Aplikasi Siduta

Permudah Pencari dan Pemberi Kerja di Medan, Walkot Bobby Luncurkan Aplikasi Siduta

Regional
Riau Jadi Daerah Penghasil Sawit Terbesar, Gubri Minta BPDPKS Lebih Transparan soal Pengelolaan Dana Sawit

Riau Jadi Daerah Penghasil Sawit Terbesar, Gubri Minta BPDPKS Lebih Transparan soal Pengelolaan Dana Sawit

Regional
'T-Rex' yang Bermain di Tambang Pasir Ilegal di Klaten?

"T-Rex" yang Bermain di Tambang Pasir Ilegal di Klaten?

Regional
Perempuan Kuat, Perempuan Bersemangat

Perempuan Kuat, Perempuan Bersemangat

Regional
Tingkatkan Produksi Pertanian, Pemprov Sulsel Salurkan 2.500 Ton Benih untuk 100.000 Ha Lahan

Tingkatkan Produksi Pertanian, Pemprov Sulsel Salurkan 2.500 Ton Benih untuk 100.000 Ha Lahan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.