KPK: Bandung, Kota Pertama yang Teken Komitmen Antigratifikasi

Kompas.com - 05/03/2014, 17:39 WIB
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dan Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono menjadi saksi ketika seluruh Kepala Dinas dan Camat di Kota Bandung menandatangani komitmen antigratifikasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di ruang serbaguna Pemerintah Kota Bandung, Rabu (5/3/2014).
KOMPAS.com/PUTRA PRIMA PERDANAWali Kota Bandung Ridwan Kamil dan Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono menjadi saksi ketika seluruh Kepala Dinas dan Camat di Kota Bandung menandatangani komitmen antigratifikasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di ruang serbaguna Pemerintah Kota Bandung, Rabu (5/3/2014).
|
EditorCaroline Damanik

BANDUNG, KOMPAS.com -
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapuk Pemerintah Kota Bandung sebagai lembaga pemerintahan kota pertama di Indonesia yang menandatangani komitmen antisuap dan gratifikasi dengan melibatkan seluruh SKPD dan camat.

"Untuk level SKPD dan camat ikut tanda tangan, ini pertama di Indonesia," kata Direktur Gratifikasi KPK, Giri Suprapdiono di Balai Kota Bandung, Rabu (5/3/2014).

Giri menambahkan, di masa kepemimpinan Wali Kota yang baru berjalan 5 bulan ini, Kota Bandung bakal menjadi kota yang menjunjung tinggi kreativitas dibawah kepemimpinan Ridwan Kamil. Dia pun berharap Ridwan bisa mambuat terobosan kreatif dalam membasmi praktik suap dan gratifikasi yang kerap terjadi di sektor pelayanan publik.

"Pak Ridwan kan memimpin kota ini dengan cara kreatif dan cukup unik. Saya pikir KPK dalam posisi mendukung perubahan apapun selama itu menjadi lebih baik," ungkap Giri.


Di tempat yang sama, Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, mengatakan, penandatanganan komitmen antigratifikasi tersebut merupakan momen bersejarah dan langkah awal untuk memperbaiki pelayanan publik menjadi lebih baik.

"Ini bagian dari komitmen bersejarah, KPK datang dan Bandung menjadi kota pertama yang menandatangani pakta integritas antigratifikasi. Memang sebelumnya ada lembaga-lembaga lain, tapi kalau Bandung yang pertama," ucap Emil.

Sebelumnya diberitakan, seluruh Kepala Dinas dan Camat di Kota Bandung menandatangani komitmen antigratifikasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di ruang serbaguna Pemerintah Kota Bandung, Rabu (5/3/2014). Dalam lembar komitmen yang turut serta ditandatangani oleh Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil dan Direktur Gratifikasi KPK, Giri Suprapdiono, tertulis tiga poin, yaitu:

1. Tidak akan menawarkan atau memberikan suap, gratifikasi dan auang atau pelicin dalam bentuk apa pun kepada lembaga pemerintah, perseorangan atau kelembagaan untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat sebagaimana dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku;

2. Tidak akan meminta atau menerima suap, gratifikasi dan uang atau pelicin dalam bentuk apa pun dari perseorangan atau lembaga pemerintah, perusahaan domestik atau perusahaan asing yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku;

3. Bertanggungjawab mencegah dan mengupayakan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah Kota Bandung dengan meningkatkan integritas pengawasan dan perbaikan sistem sesuai tugas dan fungsinya.

"Kalau mereka tidak menjalankan komitmen ini, maka mereka (Kepala Dinas dan Camat) sanggup disanksi dengan perundang-undangan yang berlaku. Suap ada pasalnya, gratifikasi ada pasalnya dan uang pelicin itu bagian dari gratifikasi," kata Giri seusai penandatanganan komitmen.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

'Mereka Menuduh Kami Lebih Kafir dari Polisi', Kata Adik Trio Bom Bali I Soal Perangnya Melawan Radikalisasi

'Mereka Menuduh Kami Lebih Kafir dari Polisi', Kata Adik Trio Bom Bali I Soal Perangnya Melawan Radikalisasi

Regional
Temui Ortu Korban Susur Sungai, Sultan HB X Sampaikan Pesan

Temui Ortu Korban Susur Sungai, Sultan HB X Sampaikan Pesan

Regional
Empat Siswa SMPN 1 Turi Sleman yang Ikut Susur Sungai Belum Ditemukan

Empat Siswa SMPN 1 Turi Sleman yang Ikut Susur Sungai Belum Ditemukan

Regional
Kesaksian Salma, Siswa SMPN 1 Turi yang Selamat Susur Sungai, Arus Deras Tiba-tiba Datang

Kesaksian Salma, Siswa SMPN 1 Turi yang Selamat Susur Sungai, Arus Deras Tiba-tiba Datang

Regional
Tak Kunjung Ada Kabar, Ibu Siswi SMPN 1 Turi: Saya Mohon Doanya

Tak Kunjung Ada Kabar, Ibu Siswi SMPN 1 Turi: Saya Mohon Doanya

Regional
Pelaku Penusukan Anak Korban Kecelakaan di Musi Rawas Serahkan Diri

Pelaku Penusukan Anak Korban Kecelakaan di Musi Rawas Serahkan Diri

Regional
Kronologi Pria di Riau Banting Sepeda Motor karena Tak Terima Ditilang Polisi

Kronologi Pria di Riau Banting Sepeda Motor karena Tak Terima Ditilang Polisi

Regional
Dilaporkan Hilang, Dokter Muda di Palembang Ini Ternyata Liburan ke Lampung

Dilaporkan Hilang, Dokter Muda di Palembang Ini Ternyata Liburan ke Lampung

Regional
Berkas Perkara Bupati Aceh Barat Duel dengan Penagih Utang Dilimpahkan ke Polda

Berkas Perkara Bupati Aceh Barat Duel dengan Penagih Utang Dilimpahkan ke Polda

Regional
Wagub Kaltim Dukung Satu Calon dalam Pilkada Samarinda 2020, Bawaslu Sebut Tak Etis

Wagub Kaltim Dukung Satu Calon dalam Pilkada Samarinda 2020, Bawaslu Sebut Tak Etis

Regional
Tinjau Proyek Tol Sigli-Banda Aceh, Jokowi: Proses Pembebasan Lahan Berjalan Baik

Tinjau Proyek Tol Sigli-Banda Aceh, Jokowi: Proses Pembebasan Lahan Berjalan Baik

Regional
Siswa SMPN 1 Turi Tewas Saat Susur Sungai, Korban Pertama Ditemukan Tersangkut Batu

Siswa SMPN 1 Turi Tewas Saat Susur Sungai, Korban Pertama Ditemukan Tersangkut Batu

Regional
Sudah Ada Peringatan Akan Turun Hujan Sebelum Siswi SMPN 1 Turi Sleman Susur Sungai

Sudah Ada Peringatan Akan Turun Hujan Sebelum Siswi SMPN 1 Turi Sleman Susur Sungai

Regional
Serahkan SK Perhutanan Sosial, Jokowi: Kalau Sudah Diberi Segera Manfaatkan

Serahkan SK Perhutanan Sosial, Jokowi: Kalau Sudah Diberi Segera Manfaatkan

Regional
Formasi CPNS untuk Dokter Spesialis Banyak yang Kosong, Ini Penyebabnya

Formasi CPNS untuk Dokter Spesialis Banyak yang Kosong, Ini Penyebabnya

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X