Kompas.com - 25/02/2014, 16:51 WIB
Ilustrasi: Seorang penyandang cacat mengikuti simulasi pencoblosan pemilu dalam Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih untuk Kaum Difabel dan Lansia Marjinal yang diselenggarakan oleh Uni Eropa dan Bandung Trust Advisory Group di Gedung Indonesia Menggugat, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Bandung, Selasa (18/2/2014). Kegiatan tersebut digelar untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat khususnya kaum lansia, marjinal, dan difabel yang jumlahnya mencapai 2 juta jiwa di Jawa Barat dalam menyalurkan hak suara untuk Pemilu 2014. GANI KURNIAWAN/ TRIBUN JABARIlustrasi: Seorang penyandang cacat mengikuti simulasi pencoblosan pemilu dalam Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih untuk Kaum Difabel dan Lansia Marjinal yang diselenggarakan oleh Uni Eropa dan Bandung Trust Advisory Group di Gedung Indonesia Menggugat, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Bandung, Selasa (18/2/2014). Kegiatan tersebut digelar untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat khususnya kaum lansia, marjinal, dan difabel yang jumlahnya mencapai 2 juta jiwa di Jawa Barat dalam menyalurkan hak suara untuk Pemilu 2014.
|
EditorFarid Assifa

BANDUNG, KOMPAS.com - Masyarakat difabel menilai, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melanggar hak azasi manusia. Sebab, KPU belakangan ini telah menetapkan untuk menghapus penggunaan alat bantu berupa template braille pada Pemilu Legislatif 2014, 9 April mendatang.

Ketua Ikatan Alumni Panti Sosial Bina Netra Wyataguna, Suhendar, mengatakan, dengan menghapus penggunaan alat bantu surat suara braile tersebut, telah menunjukkan KPU tidak mampu menyelenggarakan pemilihan umum. Selain itu, Suhendar juga menilai, KPU telah melakukan diskriminasi.

"KPU ternyata telah melakukan sebuah pelanggaran HAM, khususnya pelanggaran hak pilih kami. Terbukti, dengan menghilangkan alat bantu yang sebenarnya sudah ada sejak beberapa (kali) pemilihan umum," kata Suhendar di Bandung, Rabu (25/2/2014).

Suhendar mengatakan, tidak adanya alat bantu memilih pada saat pencoblosan untuk pemilih difabel, akan memperbesar angka "golongan putih" (golput) dalam pemilu.

Menurutnya, setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, punya hak untuk berpartisipasi di bidang politik. Alat bantu berupa template braille itu dikatakan juga olehnya sebagai sebuah bentuk kemandirian kaum difabel dalam partisipasi di pemilihan umum.

"Terpaksa kami mengatakan, bukan kami ingin golput tapi KPU lah yang memaksa kami untuk golput," tegas Suhendar.

Di tempat yang sama, Ketua Ikatan Tunanetra Muslim Jawa Barat, Yudi Yusfar menambahkan, KPU juga dianggap telah mengabaikan aspek rahasia dalam azas pemilu langsung umum bebas rahasia (Luber) ketika mengganti kebijakan penggunaan template braille dengan penyertaan pendamping untuk penyandang disabilitas.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Walaupun bagaimana, tetap mengurangi kerahasiaan dan sangat bertentangan dengan azas Luber. Jadi kami dengan tegas menolak pemberian jasa pendamping walaupun dengan keluarga," bebernya.

Bagi kami, kata Yudi, template braille adalah harga mati dalam pemilu. Pasalnya, ciri khas warga mandiri adalah mampu melakukan sendiri. "Kalau masih didampingi keluarga berarti tidak mandiri," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya menyediakan template braille untuk surat suara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bagi penyandang tunanetra pada Pemilu mendatang. Sementara itu, tak ada template braille untuk surat suara DPR dan DPRD.

"Hanya DPD saja. DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tidak menggunakan template," ujar Komisioner KPU, Arief Budiman di Gedung KPU, Senin (24/2/2014).



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 di Luwu Utara Tinggi, Bupati Indah Instruksikan Kepala Wilayah Jadi Pemimpin Lapangan

Kasus Covid-19 di Luwu Utara Tinggi, Bupati Indah Instruksikan Kepala Wilayah Jadi Pemimpin Lapangan

Regional
Walkot Benyamin Pastikan Tangsel Tangani Pandemi di Hulu dan Hilir Secara Serampak

Walkot Benyamin Pastikan Tangsel Tangani Pandemi di Hulu dan Hilir Secara Serampak

Regional
Tinjau Vaksinasi di Karawang dan Bekasi, Wagub Uu Optimistis Herd Immunity Akan Tercapai

Tinjau Vaksinasi di Karawang dan Bekasi, Wagub Uu Optimistis Herd Immunity Akan Tercapai

Regional
Melalui Fintech, Kang Emil Minta Bank BJB Adaptasi Sistem Keuangan Masa Depan

Melalui Fintech, Kang Emil Minta Bank BJB Adaptasi Sistem Keuangan Masa Depan

Regional
Dompet Dhuafa Salurkan 106 Ekor Hewan Kurban di Pedalaman Riau

Dompet Dhuafa Salurkan 106 Ekor Hewan Kurban di Pedalaman Riau

Regional
Terkait PPKM Level 4 di Semarang, Walkot Hendi Longgarkan 3 Aturan Ini

Terkait PPKM Level 4 di Semarang, Walkot Hendi Longgarkan 3 Aturan Ini

Regional
Ingin Luwu Utara Aman dan Sehat, Bupati IDP Imbau Warga Beradaptasi dengan Kebiasaan Baru

Ingin Luwu Utara Aman dan Sehat, Bupati IDP Imbau Warga Beradaptasi dengan Kebiasaan Baru

Regional
Beri Bantuan Alsintan untuk Poktan, Bupati IDP: Tolong Agar Tidak Diperjualbelikan

Beri Bantuan Alsintan untuk Poktan, Bupati IDP: Tolong Agar Tidak Diperjualbelikan

Regional
UM Bandung Gelar Vaksinasi Massal untuk 3.000 Warga, Ridwan Kamil Berikan Apresiasi

UM Bandung Gelar Vaksinasi Massal untuk 3.000 Warga, Ridwan Kamil Berikan Apresiasi

Regional
Pemprov Jabar Targetkan Pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka Rampung pada 2023

Pemprov Jabar Targetkan Pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka Rampung pada 2023

Regional
Optimalisasi Penyaluran Bansos di Gorontalo, Gubernur Rusli Gunakan 2 Metode Ini

Optimalisasi Penyaluran Bansos di Gorontalo, Gubernur Rusli Gunakan 2 Metode Ini

Regional
Tekan Dampak PPKM, Pemprov Jabar Akan Salurkan Bansos ke 1,9 Juta Keluarga

Tekan Dampak PPKM, Pemprov Jabar Akan Salurkan Bansos ke 1,9 Juta Keluarga

Regional
Serapan Anggaran Covid-19 Jateng Capai 17,28 Persen, Bukan 0,15 Persen

Serapan Anggaran Covid-19 Jateng Capai 17,28 Persen, Bukan 0,15 Persen

Regional
Ridwan Kamil Janji Usulkan PPKM yang Lebih Proporsional kepada Pemerintah Pusat

Ridwan Kamil Janji Usulkan PPKM yang Lebih Proporsional kepada Pemerintah Pusat

Regional
Ikuti Rakor Virtual Kampanye 3M, Ridwan Kamil Usulkan Tiga Hal ke Pemerintah Pusat

Ikuti Rakor Virtual Kampanye 3M, Ridwan Kamil Usulkan Tiga Hal ke Pemerintah Pusat

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X