Kompas.com - 25/02/2014, 16:51 WIB
Ilustrasi: Seorang penyandang cacat mengikuti simulasi pencoblosan pemilu dalam Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih untuk Kaum Difabel dan Lansia Marjinal yang diselenggarakan oleh Uni Eropa dan Bandung Trust Advisory Group di Gedung Indonesia Menggugat, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Bandung, Selasa (18/2/2014). Kegiatan tersebut digelar untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat khususnya kaum lansia, marjinal, dan difabel yang jumlahnya mencapai 2 juta jiwa di Jawa Barat dalam menyalurkan hak suara untuk Pemilu 2014. GANI KURNIAWAN/ TRIBUN JABARIlustrasi: Seorang penyandang cacat mengikuti simulasi pencoblosan pemilu dalam Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih untuk Kaum Difabel dan Lansia Marjinal yang diselenggarakan oleh Uni Eropa dan Bandung Trust Advisory Group di Gedung Indonesia Menggugat, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Bandung, Selasa (18/2/2014). Kegiatan tersebut digelar untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat khususnya kaum lansia, marjinal, dan difabel yang jumlahnya mencapai 2 juta jiwa di Jawa Barat dalam menyalurkan hak suara untuk Pemilu 2014.
|
EditorFarid Assifa

BANDUNG, KOMPAS.com - Masyarakat difabel menilai, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melanggar hak azasi manusia. Sebab, KPU belakangan ini telah menetapkan untuk menghapus penggunaan alat bantu berupa template braille pada Pemilu Legislatif 2014, 9 April mendatang.

Ketua Ikatan Alumni Panti Sosial Bina Netra Wyataguna, Suhendar, mengatakan, dengan menghapus penggunaan alat bantu surat suara braile tersebut, telah menunjukkan KPU tidak mampu menyelenggarakan pemilihan umum. Selain itu, Suhendar juga menilai, KPU telah melakukan diskriminasi.

"KPU ternyata telah melakukan sebuah pelanggaran HAM, khususnya pelanggaran hak pilih kami. Terbukti, dengan menghilangkan alat bantu yang sebenarnya sudah ada sejak beberapa (kali) pemilihan umum," kata Suhendar di Bandung, Rabu (25/2/2014).

Suhendar mengatakan, tidak adanya alat bantu memilih pada saat pencoblosan untuk pemilih difabel, akan memperbesar angka "golongan putih" (golput) dalam pemilu.

Menurutnya, setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, punya hak untuk berpartisipasi di bidang politik. Alat bantu berupa template braille itu dikatakan juga olehnya sebagai sebuah bentuk kemandirian kaum difabel dalam partisipasi di pemilihan umum.

"Terpaksa kami mengatakan, bukan kami ingin golput tapi KPU lah yang memaksa kami untuk golput," tegas Suhendar.

Di tempat yang sama, Ketua Ikatan Tunanetra Muslim Jawa Barat, Yudi Yusfar menambahkan, KPU juga dianggap telah mengabaikan aspek rahasia dalam azas pemilu langsung umum bebas rahasia (Luber) ketika mengganti kebijakan penggunaan template braille dengan penyertaan pendamping untuk penyandang disabilitas.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Walaupun bagaimana, tetap mengurangi kerahasiaan dan sangat bertentangan dengan azas Luber. Jadi kami dengan tegas menolak pemberian jasa pendamping walaupun dengan keluarga," bebernya.

Bagi kami, kata Yudi, template braille adalah harga mati dalam pemilu. Pasalnya, ciri khas warga mandiri adalah mampu melakukan sendiri. "Kalau masih didampingi keluarga berarti tidak mandiri," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya menyediakan template braille untuk surat suara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bagi penyandang tunanetra pada Pemilu mendatang. Sementara itu, tak ada template braille untuk surat suara DPR dan DPRD.

"Hanya DPD saja. DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tidak menggunakan template," ujar Komisioner KPU, Arief Budiman di Gedung KPU, Senin (24/2/2014).



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dongkrak Perekonomian Kota Madiun, PKL Akan Dapat Pembinaan Khusus

Dongkrak Perekonomian Kota Madiun, PKL Akan Dapat Pembinaan Khusus

Regional
Lewat Kepiting Bakau, Pembudidaya di Konawe Raih Cuan hingga Rp 352 Juta

Lewat Kepiting Bakau, Pembudidaya di Konawe Raih Cuan hingga Rp 352 Juta

Regional
Berkat Proyek Investasi Pabrik Minyak Goreng Sawit, Luwu Utara Raih Juara 2 SSIC 2021

Berkat Proyek Investasi Pabrik Minyak Goreng Sawit, Luwu Utara Raih Juara 2 SSIC 2021

Regional
Upaya Berau Coal Sinarmas Atasi Pandemi, dari Bakti Sosial hingga Dukung Vaksinasi

Upaya Berau Coal Sinarmas Atasi Pandemi, dari Bakti Sosial hingga Dukung Vaksinasi

Regional
Selain Dana Sponsor Rp 5 Miliar, PLN Investasi Rp 300 Miliar untuk Dukung PON XX Papua

Selain Dana Sponsor Rp 5 Miliar, PLN Investasi Rp 300 Miliar untuk Dukung PON XX Papua

Regional
Gerakkan Masyarakat untuk Tangani Pandemi, BNPB Gelar Pelatihan 1.000 Relawan Covid-19 di DIY

Gerakkan Masyarakat untuk Tangani Pandemi, BNPB Gelar Pelatihan 1.000 Relawan Covid-19 di DIY

Regional
Entaskan Pandemi di Samarinda, Satgas Covid-19 Gelar Pelatihan 1.000 Relawan

Entaskan Pandemi di Samarinda, Satgas Covid-19 Gelar Pelatihan 1.000 Relawan

Regional
Kendalikan Pandemi di Riau, Gubernur Syamsuar Harap Relawan Covid-19 Lakukan Ini

Kendalikan Pandemi di Riau, Gubernur Syamsuar Harap Relawan Covid-19 Lakukan Ini

Regional
Pemkab Dharmasraya Targetkan Vaksinasi Pelajar Selesai September, Jokowi Berikan Apresiasi

Pemkab Dharmasraya Targetkan Vaksinasi Pelajar Selesai September, Jokowi Berikan Apresiasi

Regional
Ekspor Pertanian Meningkat Rp 8,3 Triliun, Jateng Raih Penghargaan Abdi Bakti Tani

Ekspor Pertanian Meningkat Rp 8,3 Triliun, Jateng Raih Penghargaan Abdi Bakti Tani

Regional
TNI, Polri, dan IPDN Gelar Vaksinasi Massal Jelang PON XX 2021 di Papua

TNI, Polri, dan IPDN Gelar Vaksinasi Massal Jelang PON XX 2021 di Papua

Regional
Mendadak Jadi Penyiar Radio, Gubernur Ganjar Dapat Curhatan dari Pendengar

Mendadak Jadi Penyiar Radio, Gubernur Ganjar Dapat Curhatan dari Pendengar

Regional
Gelar Tes Rapid Antigen Gratis, Pemkot Madiun Targetkan PPKM Level 1

Gelar Tes Rapid Antigen Gratis, Pemkot Madiun Targetkan PPKM Level 1

Regional
Dapat Kejutan, Ganjar Pranowo Terima Baju Adat dari Masyarakat Tobelo

Dapat Kejutan, Ganjar Pranowo Terima Baju Adat dari Masyarakat Tobelo

Regional
Antusiasme Warga Pulau Parang Sambut Ganjar Pranowo

Antusiasme Warga Pulau Parang Sambut Ganjar Pranowo

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.