Kompas.com - 10/10/2013, 21:13 WIB
Ilustrasi mobil dinas: Sebanyak 40 mobil dan 84 sepeda motor bekas kendaraan dinas berbagai instansi pemerintah dilelang di gedung eks kantor Disperindagkop DIY, Jalan Janti, Yogyakarta, Rabu (9/1/2013).   KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO Ilustrasi mobil dinas: Sebanyak 40 mobil dan 84 sepeda motor bekas kendaraan dinas berbagai instansi pemerintah dilelang di gedung eks kantor Disperindagkop DIY, Jalan Janti, Yogyakarta, Rabu (9/1/2013).
EditorFarid Assifa

BATANG, KOMPAS.com - Fraksi Partai Indonesia Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menolak pembelian 20 mobil dinas baru melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2013 oleh pemerintah daerah.

Ketua Frkasi PDIP DPRD Kabupaten Batang, Zaenudin di Batang, Kamis (10/10/2013) mengatakan, rencana pembelian mobil dinas baru belum tepat waktu karena masih banyak bangunan infrastruktur dan fasilitas yang perlu mendapatkan penanganan.

"Kami tidak sepakat dengan pengadaan mobil baru itu karena kendaraan yang tersedia masih layak pakai," katanya.

Menurut dia, sebaiknya dana pengadaan mobil dinas baru dapat dialihkan untuk program pembangunan yang masih dibutuhkan masyarakat.

"Fraksi PDIP menyayangkan pengajuan kebijakan pembelian mobil dinas baru karena kami menilai anggaran tersebut bisa dimanfaatkan untuk pembangunan jalan yang rusak dan program lain ang menyentuh kebutuhan masyarakat," katanya.

Ia mengatakan, pemkab telah mengajukan sebanyak 20 mobil dinas baru yang terdiri atas sepuluh mobil jenis Rush, tujuh Avanza, dan tiga Honda CRV.

"Kami memperkirakan pengadaan mobil dinas baru ini akan menghabiskan anggaran sekitar Rp 2,5 miliar," katanya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sekretaris Daerah Kabupaten Batang, Nasikhin mengatakan bahwa pengadaan mobil dinas tersebut, nantinya akan digunakan untuk keperluan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam memperlancar kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

"Di sisi lain, pengadaan mobil dinas itu juga sebagai upaya memenuhi tuntutan pelayanan kepada masyarakat yang semakin meningkat," katanya.

Ia mengatakan, saat ini mobil yang digunakan oleh SKPD adalah buatan 2003 sehingga hal itu mengakibatkan banyak biaya pemeliharaan dan tidak standar.

"Oleh karena itu, pengadaan mobil dinas ini sudah memenuhi azas kepatutan dan kewajaran jika dibanding dengan anggaran infrastruktur yang mencapai Rp 35,1 miliar," katanya.



Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ingin Luwu Utara Aman dan Sehat, Bupati IDP Imbau Warga Beradaptasi dengan Kebiasaan Baru

Ingin Luwu Utara Aman dan Sehat, Bupati IDP Imbau Warga Beradaptasi dengan Kebiasaan Baru

Regional
Beri Bantuan Alsintan untuk Poktan, Bupati IDP: Tolong Agar Tidak Diperjualbelikan

Beri Bantuan Alsintan untuk Poktan, Bupati IDP: Tolong Agar Tidak Diperjualbelikan

Regional
UM Bandung Gelar Vaksinasi Massal untuk 3.000 Warga, Ridwan Kamil Berikan Apresiasi

UM Bandung Gelar Vaksinasi Massal untuk 3.000 Warga, Ridwan Kamil Berikan Apresiasi

Regional
Pemprov Jabar Targetkan Pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka Rampung pada 2023

Pemprov Jabar Targetkan Pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka Rampung pada 2023

Regional
Optimalisasi Penyaluran Bansos di Gorontalo, Gubernur Rusli Gunakan 2 Metode Ini

Optimalisasi Penyaluran Bansos di Gorontalo, Gubernur Rusli Gunakan 2 Metode Ini

Regional
Tekan Dampak PPKM, Pemprov Jabar Akan Salurkan Bansos ke 1,9 Juta Keluarga

Tekan Dampak PPKM, Pemprov Jabar Akan Salurkan Bansos ke 1,9 Juta Keluarga

Regional
Serapan Anggaran Covid-19 Jateng Capai 17,28 Persen, Bukan 0,15 Persen

Serapan Anggaran Covid-19 Jateng Capai 17,28 Persen, Bukan 0,15 Persen

Regional
Ridwan Kamil Janji Usulkan PPKM yang Lebih Proporsional kepada Pemerintah Pusat

Ridwan Kamil Janji Usulkan PPKM yang Lebih Proporsional kepada Pemerintah Pusat

Regional
Ikuti Rakor Virtual Kampanye 3M, Ridwan Kamil Usulkan Tiga Hal ke Pemerintah Pusat

Ikuti Rakor Virtual Kampanye 3M, Ridwan Kamil Usulkan Tiga Hal ke Pemerintah Pusat

Regional
BST Mulai Disalurkan di Semarang, Walkot Hendi Jelaskan Teknis Distribusinya

BST Mulai Disalurkan di Semarang, Walkot Hendi Jelaskan Teknis Distribusinya

Regional
Atasi Dampak Pandemi, Anggota DPRD PDIP hingga Wali Kota Hendi Serahkan Gajinya

Atasi Dampak Pandemi, Anggota DPRD PDIP hingga Wali Kota Hendi Serahkan Gajinya

Regional
Percepat Pemulihan DAS Citarum, Jabar Gandeng Monash University

Percepat Pemulihan DAS Citarum, Jabar Gandeng Monash University

Regional
Kepada Wapres, Ridwan Kamil: Berita Baik, BOR Jabar Turun Terus

Kepada Wapres, Ridwan Kamil: Berita Baik, BOR Jabar Turun Terus

Regional
Percepat Herd Immunity, Pemkot Semarang Lakukan Vaksinasi Keliling

Percepat Herd Immunity, Pemkot Semarang Lakukan Vaksinasi Keliling

Regional
Dibantu Dompet Dhuafa, Para Guru Ngaji di Lampung Bisa Berkurban

Dibantu Dompet Dhuafa, Para Guru Ngaji di Lampung Bisa Berkurban

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X