KPU Jateng Buka Pendaftaran PPK Pilkada 2024, Honor hingga Rp 2,5 Juta

SEMARANG, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah membuka lowongan perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mulai 23 April 2024 sampai 2 Mei 2024.

PPK untuk penyelenggaraan pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng 2024 ini menawarkan gaji sampai dengan Rp 2,5 juta per bulannya.

Sementara kebutuhan PPK di Jateng 2.880 petugas yang ditugaskan di 576 kecamatan.

Komisioner KPU Jateng Divisi Data dan Informasi Paulus Widiyantoro menyampaikan PPK dan Petugas Pemungutan Suara (PPS) digaji dari anggaran Pilgub Jateng untuk mencegah kesenjangan gaji antardaerah.

"Untuk honor PPK dan PPS dianggarakan dari anggaran Pilgub supaya serentak sama satu Jawa Tengah. Misal di Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang ini, sama dengan yang di daerah Blora, Wonogiri, daerah perbatasan dan lainnya," kata Paulus di kantornya, Senin (23/4/2024).

Sedangkan untuk honor KPPS kata Paulus, menjadi wewenang masing-masing kabupaten kota dengan pemberlakuan batas atas dan batas bawahnya.

"Yang beda hanya KPPS. KPPS dihonori kabupaten kota tidak boleh terlalu njomplang. Maksimal sama dengan legislatif, minimalnya dikurangi 100 saja," tegasnya.

Kadiv SDM dan Litbang KPU Jateng Mey Nurlela menjelaskan honor dari badan ad hoc atau PPK, PPS, dan KPPS sebagai petugas penyelenggara Pilkada 2024 mengacu peraturan Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML).

"Untuk Ketua PPK Rp 2,5 juta sedangkan anggota PPK Rp 2,2 juta. Kemudian Ketua PPS Rp 1,5 juta, untuk anggota PPS Rp 1,3 juta. Selanjutnya Ketua KPPS mendapat gaji Rp 900 ribu, Anggota KPPS Rp 850 ribu, dan Petugas Ketertiban Rp 650 ribu," kata Mey kepada awak media.

Lebih lanjut, pihaknya menjelaskan sebanyak 5 petugas PPK ditugaskan di setiap kecamatan di Jateng. Sehingga total kebutuhan 2.880 PPK.

Komisioner KPU Jateng, Muslim Aisha mengatakan perekrutan ini menjadi bagian dari persiapan tahapan Pilgub Jateng 2024. Yakni pembentukan badan ad hoc yang tak lain adalah PPK dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dibuka untuk umum.

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ketika mendaftar, di antaranya usia minimal 17 tahun, memiliki Ijazah SLTA sederajat, bukan anggota parpol, sudah mendapat izin atasan bila bekerja sebagai peranhkat desa atau ASN.

Kemudian memiliki track record yang baik menjadi penyelenggara Pemilu, kalau belum pernah maka harus mempunyai kemampuan yang dibutuhkan dalam proses badan ad hoc pada pelaksanaan Pilkada mendatang.

"Yang pertama (perekrutan) PPK, disusul PPS, prosesnya nanti daftar, kemudian ada seleksi administrasi, tes tertulis, terakhir tes wawancara. Tanggalnya kita mulai pendaftaran 23 April, kemudian tuntas perekrutan PPK kita lantik 16 Mei 2024," tandas Muslim.

Sementara itu, kebutuhan untuk PPS sebanyak 25.689 orang sesuaikan dengan jumlah desa/kelurahan di Jawa Tengah sebanyak 8.563 desa.