Bertemu Kemenhub, Gubernur Bengkulu Bahas Pengembangan Bandara Fatmawati Soekarno

BENGKULU, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI dan Pemerintah Provinsi Bengkulu sedang melakukan tindak lanjut percepatan pembangunan infrastruktur strategis di Provinsi Bengkulu.

Hal itu dikatakan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah usai rapat khusus bersama Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi dan seluruh Dirjen jajaran Kementerian Perhubungan, di Kantor Kementerian Perhubungan RI Jakarta, Senin (21/03/2022).

"Dari pertemuan tadi bersama Pak Menteri dan seluruh Dirjen, prinsip Kemenhub RI siap support kelanjutan pembangunan infrastruktur strategis di Bumi Rafflesia yang sempat tertunda 2 tahun terakhir akibat pandemi Covid-19," jelas Gubernur Rohidin dalam rilisnya pada Kompas.com.

Lebih rinci dikatakan Gubernur Rohidin, terkait dengan pembangunan infrastruktur strategis tersebut, pertama dibahas terkait pengembangan Bandara Fatmawati Soekarno yang saat ini dikelola PT Angkasa Pura II.

Serta, pembangunan lapangan udara khusus TNI-AU dengan kesiapan lahan seluas 6 hektar.

"Pak Menteri menyambut baik pengembangan tersebut, tinggal lagi kesiapan dari pihak Lanudal maupun Bandara, terkait nanti pemanfaatan lahannya seperti apa. Bagi kita (Provinsi Bengkulu) pengembangan Lanud sangat penting dalam rangka pengamanan wilayah pesisir termasuk pengamanan wilayah strategis Bengkulu," katanya.

Pembahasan kedua, peningkatan pelabuhan penyeberangan Pulau Baai.

Adapun Kemehub RI meminta bagaimana aset yang ada di Pulau Baai bisa dikelola dengan maksimal.

Kemudian yang ketiga, pengembangan terminal tipe A Air Sebakul sekaligus dikoneksikan dengan UPTD jembatan timbang Lampung sebagai upaya meningkatkan layanan jaringan transportasi yang ada di Bengkulu.

"Tadi Pak Menteri melalui Dirjen Perhubungan Darat akan memproses bagaimana UPTD dari Provinsi Lampung agar ada UPTD di Bengkulu sekaligus di tahun 2022 ini akan dilakukan pra studi kelayakan pembangunan terminal Tipe A yang ada di Air Sebakul," imbuhnya.

Keempat, pengelolaan Pulau Tikus atas usulan pembangunan terminal apung dan saat ini masih menunggu kesiapan dari PT ASDP, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dan Kesyahbandaran Bengkulu selaku pihak pengusul.

Kelima, pembangunan rel kereta api dengan meyakinkan para pihak menggunakan skema dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan investor.

Hal itu dilakukan agar logistik dari kawasan Sumatera Selatan bisa dikeluarkan melalui pintu Pulau Baai Bengkulu dengan jalur kereta.

"Prinsip beliau mengapresiasi usulan-usulan ini dan dalam waktu dekat kita (Pemprov Bengkulu) akan mempersiapkan segala hal, mulai dari lahan dan kelayakan studi. Baru nanti Pak Menteri akan berkunjung ke Bengkulu," pungkas Gubernur Rohidin.

Sementara dalam pertemuan itu, Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi menyarankan kepada Gubernur Rohidin, untuk membangun rel kereta dari pusat pertambangan ke pelabuhan terdekat agar bisa mengurangi beban jalan yang sangat berat oleh tambang batu bara.

"Mungkin bisa diinisiasi di Bengkulu untuk membangun rel kereta api khusus batubara," ungkap Budi.