Calon Kepala Daerah Dilarang Libatkan Kelompok Bersenjata dalam Kampanye

JAYAPURA, KOMPAS - Kepala Polda Papua Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw melarang setiap pasangan kandidat kepala daerah menggunakan kelompok kriminal bersenjata untuk berkampanye dalam tahapan pilkada serentak.

Penggunaan kelompok tersebut diduga untuk mengintimidasi warga setempat agar memilih kandidat yang bersangkutan.

Terdapat sebanyak 11 daerah yang menggelar pilkada serentak pada 15 Februari 2017.

Sebelas daerah penyelenggara Pilkada 2017 di Papua adalah Lanny Jaya, Tolikara, Puncak Jaya, Intan Jaya, Nduga, Tolikara, Dogiyai, Kepulauan Yapen, Mappi, Kota Jayapura, dan Kabupaten Jayapura.

Paulus mengatakan, pihaknya akan menyikapi dengan serius apabila adanya penggunaan kelompok bersenjata dalam kampanye.

"Saya meminta dengan hormat kepada setiap kandidat kepala daerah agar tak menggunakan kekerasan dalam kegiatan tersebut. Gunakanlah cara yang normatif saja," kata Paulus saat ditemui di Jayapura, Selasa (8/11/2016).

Paulus menuturkan, berdasarkan pantauan di lapangan, pihaknya belum menemukan adanya indikasi oknum kandidat kepala daerah yang menggunakan kelompok tersebut dalam kampanyenya hingga kini.

Apabila ada kandidat yang terbukti menggunakan cara intimidasi dengan kelompok tersebut maka akan diproses hukum.

"Kami bersama KPU dan Bawaslu di Papua akan menindaklanjuti oknum kandidat kepala daerah yang terbukti menggunakan cara kekerasan demi memenangkan pilkada," kata Paulus.

Sementara itu, Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Hinsa Siburian menyatakan siap membantu kepolisian untuk memperkuat pengamanan di 11 wilayah penyelenggara pilkada serentak.

"Kami telah menyiapkan program agar pelaksanaan pilkada di Papua berjalan lancar. Terkait kandidat yang menggunakan kelompok bersenjata juga menjadi perhatian kami," kata Hinsa.

Kelompok kriminal bersenjata masih bercokol di tiga wilayah di daerah pegunungan Papua atau dikenal dengan sebutan wilayah Segitiga Hitam. Tiga wilayah itu adalah Lanny Jaya, Puncak Jaya, dan Puncak.

Kelompok tersebut telah membunuh belasan warga sipil dan aparat keamanan selama tiga tahun terakhir.