MAJENE, KOMPAS.com - Hingga hampir dua pekan masa kampanye Pemilihan Gubernur Sulawesi Barat 2017, alat peraga kampanye masing-masing calon kepala daerah belum juga dipasang oleh Komisi Pemilihan Umum setiap kabupaten.
Di Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, misalnya, alat peraga kampanye (APK) tiga pasang calon baru didistribusikan ke desa dan kelurahan untuk dipasang di sejumlah lokasi yang telah ditentukan.
"Hari ini kita baru terima distribusi APK dari KPU kabupaten. Rencananya akan kita pasang di titik yang telah ditentukan berdasarkan SK Gubernur," kata Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Banggae Timur Abdul Rahman, Senin (7/11/2016).
Para calon kepala daerah telah memprotes keterlambatan pemasangan APK tersebut karena dianggap merugikan mereka. Para calon kepala daerah menilai bahwa masa sosialisasi menggunakan alat peraga kampanye dari desa kecamatan hingga ke kabupaten masih sangat kurang.
KPU Sulbar menyatakan bahwa keterlambatan distribusi APK terjadi karena surat keputusan (SK) dari Gubernur Sulbar tentang lokasi yang pemasangan APK dipasang terlambat diterima KPU.
APK tersebut akan disebar ke seluruh desa atau kelurahan. Sesuai kesepakatan KPU dan tim pendukung calon, APK akan dipasang oleh tim calon dengan pengawasan KPU dan Panitia Pengawas Pemilu setempat.
Hatta Kainang selaku ketua tim hukum calon nomor 3, Ali Baal dan Enny Anggraeny Anwar, mengingatkan agar KPU bekerja profesional dan mengikuti tahapan pilkada yang telah ditetapkan.
"Sampai saat ini kami belum melihat alat peraga yang dibuat oleh KPU Sulbar atau terdistribusi. Tentunya kami dirugikan dengan kelambatan proses pemasangan APK ini," kata dia.
Menurut Hatta, semestinya KPU Sulbar menjelaskan kepada calon dan publik terkait lambatnya APK. Hatta menduga keterlambatan percetakan dan distribusi alat peraga pasnagan calon ke desa-desa karena sejak dari proses lelang logistik pilkada ada masalah.
"Jangan sampai hal ini terkait dengan proses lelang logistik kpu yang menjadi sorotan akhir-akhir ini. Kalau hal ini di biarkan kami menilai kpu berpotensi melanggar karena ruang sosialisasi lambat. Dan ini tidak bisa dibiarkan. Lambatnya kpu bisa jadi tidak adanya manajemen dan perencanaan yang bagus," tutur Hatta.
Juru bicara calon Suhardi Duka dan Kalma Katta, Syamsul Samad, juga mempertanyakan kinerja KPU karena tidak tepat waktu menjalankan tahapan pilkada.
"Ada tahapan yang tidak tepat. Kami melihatnya ini tidak baik karena harapan kami KPU bisa bekerja secara profesional," kata dia.
Menurut Syamsul, KPU Sulbar seharusnya sudah memasang alat peraga kampanye paling lambat hari pertama kampanye digelar pada 28 Oktober 2016.
Anggota tim sukses calon nomor 2, Salim S Mengga-Hasanuddin Mas'ud, Rahman menyebutkan bahwa distribusi APK menjadi tanggung jawab masing-masing KPU kabupaten. Hanya saja, ada kesepakatan yang seharusnya menjadi pekerjaan KPU justru dilemparkan ke tim kandidat.
Menurut Rahman, pelibatan calon untuk memasang alat peraga kampanye justru bisa mengundang konflik antarpendukung calon.
"Jangan sampai ada kejadian hanya…
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
