Angka Pengangguran Terbuka Jateng Turun 140.000 Orang dalam Setahun

SEMARANG, KOMPAS.com - Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Jawa Tengah berada di angka 4,39 persen atau 940.000 penduduk. Jumlah ini menurun sebanyak 0,74 persen atau 140.000 penduduk dalam setahun terakhir.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada 2023 TPT Jateng sebesar 5,13 persen atau setara dengan 1,08 juta penduduk Jateng dalam rentang usia 15-60 tahun.

Baca juga: Pengangguran di Banyumas Capai 58.000 Orang, Didominasi Gen Z

Kepala Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah, Ahmad Aziz menyebut, struktur pengangguran masih didominasi lulusan SMA/SMK atau setingkat.

"Jadi angka pengangguran Jawa Tengah tahun 2023 ke 2024 mengalami penurunan dari 5,13 menjadi 4,39 atau ekuivalent dan 170.000. Nah ketika 5,13 persen itu penganggurannya ekuivalent dengan 1.080.000 yang sekarang jadi 940.000," ujar Aziz melalui sambungan telepon, Rabu (12/6/2024).

Dia menyatakan, angka pengangguran Jateng saat ini berada di bawah rata-rata angka nasional.

Pada Agustus 2023, TPT Jateng di angka 5,13 persen dari jumlah penduduk, saat itu angka TPT Nasional 5,32 persen. Kemudian, pada Februari 2024, TPT Jateng berada pada 4,39 persen sedangkan nasional berada pada 4,82 persen.

Dia menjelaskan, perhitungan TPT dimulai dari penduduk usia 15 tahun. Sementara usia pekerja yang sah secara hukum yakni mulai 18 tahun.

"Kalau lihat struktur (TPT) usia 15-19 itu masih dominan karena mereka masih sekolah, belum bisa masuk dunia kerja," tambahnya.

Aziz menilai penurunan itu tak lain karena Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya mendorong perluasan lapangan kerja kreatif di sektor informal.

Tak terkecuali dengan memaksimalkan pelatihan vokasi, hingga penguatan kompetensi pekerja migran.

Menurutnya tantangan di Jateng ialah mempersiapkan tenaga kerja yang siap terjun ke dunia industri dan berwirausaha. Utamanya bagi lulusan SMK.

Sementara, untuk sektor wirausaha, pihaknya turut mengasah skill pekerja dengan pembukaan berbagai pelatihan pada Balai Latihan Kerja yang tersebar di Jateng.

"Dinas tenaga kerja maupun dinas pendidikan menyiapkan tenaga kerjanya. Balai latihan kerja yang dimiliki oleh pemerintah kalau kita jumlahkan itu daya tampungnya sekitar 60.000 dalam 1 tahun," bebernya.

Baca juga: Jukir di Cakung: Pengangguran dan Angka Kriminalitas Bisa Tinggi jika Jukir Liar di Minimarket Dilarang

Strategi lainnya, adalah mengembangkan kemampuan wirausaha sesuai dengan potensi yang ada di wilayah. Misalnya dengan membuka pelatihan barista, peserta diharapkan mampu merekrut tenaga kerja di daerahnya.

Azis memaparkan, di Jateng, terdapat 2.130 BLK yang dikelola oleh Pemprov Jateng, pemerintah pusat (Kemenaker RI), LPKS, milik kabupaten/kota, hingga BLK milik komunitas.

Tercatat, pada 2023, BLK yang dikelola Pemprov Jateng telah menempatkan 2.977 orang bekerja, sementara BLK yang dikelola UPT Kemenaker RI menempatkan 4.062 orang bekerja. Adapun, BLK yang dimiliki oleh 35 kabupaten/kota telah menempatkan 4.699 orang bekerja, setelah mengikuti pelatihan.