Pj Gubernur Banten Minta Hilangnya 211 Kendaraan Dinas Dibawa ke Ranah Hukum

SERANG, KOMPAS.com- Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar mengaku akan mengambil jalur hukum terkait hilangnya 211 kendaraan dinas dan operasional milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

Ratusan kendaraan nilainya mencapai Rp 25,5 miliar sesuai perhitungan di Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Banten tahun 2023.

"Dalam aspek melanggar hukum akan kita lakukan penegakan hukum," kata Al Muktabar di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Serang, Jumat (31/5/2024).

Baca juga: Tak Hanya Hilang, Kendaraan Dinas Pemprov Banten Juga Tunggak Pajak Rp 1,2 Miliar

Untuk penegakan hukum, Al Muktabar mengatakan akan menggandeng aparat penegak hukum (APH), sebab permasalahan aset yang tidak diketahui keberadaannya itu bagian dari kekayaan daerah.

"Itu kan bagian pada dasarnya proses mekanisme awal dengan sistem permohonan dan lainnya," ujar dia.

Al Muktabar menambahkan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten sejauh ini telah menindaklanjuti temuan BPK.

Hasil sementara, lanjut Al Muktabar, sebanyak 34 unit kendaraan yang sebelumnya dinyatakan hilang telah kembali dalam penguasaan Pemprov Banten.

"Ada proses satu persatu, ada proses entiti misalnya kita tentukan yang rusak atau hancur kita kumpulkan datanya dan itu pemanfaatan aset kita lelang dan lainnya," kata dia.

Baca juga: Ratusan Kendaraan Dinas Pemprov Banten Hilang, Nilainya Capai Rp 25 Miliar

Untuk sisa kendaraan yang hilang ada 177 unit kendaraan masih dalam proses identifikasi dan penelusuran.

Berdasarkan laporan, terdapat kendaraan yang dikuasai pihak ketiga dan instansi vertikal yang tidak diperbaharui surat pinjam pakainya.

"Akan ditarik tentu, beberapa sudah diberikan. Semua kita data dengan by name addres dari info yang ada nanti disampaikan oleh BPKAD," tandas dia.