Dialog RI-China di Labuan Bajo NTT, Indonesia Usulkan Program Pelabuhan Karantina Kembar

LABUAN BAJO, KOMPAS.com - Kepala Badan Karantina Indonesia Sahat M Panggabean, sebagai delegasi Republik Indonesia menyampaikan usulan dalam pertemuan keempat dialog tingkat tinggi dan mekanisme kerja Sama atau High Level Dialogue and Cooperation Mechanism (HDCM) antara Pemerintah Indonesia dan China.

Usulan Sahat yang disampaikan dalam pertemuan yang digelar di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (19/4/2024 yakni mengenai Twin Quarantine Port atau pelabuhan karantina kembar.

Baca juga: Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

"Pada kesempatan pertemuan dialog tingkat tinggi ini, kami sudah menyampaikan beberapa poin terkait isu kerja sama terkait akses pasar ekspor komoditas Indonesia ke China. Isu paling utama yaitu terkait usulan program Twin Quarantine Port. Indonesia di PIK (Pondok Indah Kapuk) 2 dengan konsep dry port dan China di Xiamen," kata Sahat, dalam rilis resmi yang diterima Kompas.com, Sabtu (20/4/2024).

Selain itu, lanjut Sahat, pihaknya juga mengusulkan penguatan kerja sama untuk pelabuhan ekspor ikan di Tual, Provinsi Maluku.

Sahat mengungkapkan alasan pengusulan pelabuhan kembar tersebut, salah satunya karena Pelabuhan Tanjung Priok sudah melebihi kapasitas sebagai tempat pemasukan komoditas.

Sehingga, perlu usulan tempat pemasukan lain. Hal itu untuk memperlancar arus barang dan layanan karantina.

"Usulan program tersebut setelah mempertimbangkan penerapan mekanisme pengawasan yang meliputi pre-border, border, dan post-border. Mekanisme pre-border akan berdampak terhadap percepatan layanan karantina di border. Hal ini juga akan mempersingkat waktu timbun peti kemas atau dwelling time di pelabuhan," jelas Sahat.

Sahat mengatakan, implementasi metode pre-border berupa penyediaan dan pembangunan prasarana dan sarana karantina sesuai standar dan regulasi kedua negara, standar tindakan karantina yang disepakati kedua negara dan tidak bertentangan dengan regulasi masing-masing negara.

Kemudian, harmonisasi regulasi, standar, sistem dan dokumen, pemeriksaan bersama, dan penerapan dokumen elektronik secara bertahap.

Selain menyampaikan isu utama, Sahat juga menyampaikan beberapa isu akses pasar dan hambatan persyaratan Sanitari dan Fitosanitari (Sanitary and Phytosanitary) ekspor ke China.

Adapun hambatan yang masih ada untuk komoditas, di antaranya sarang burung walet, tepung ikan, dedak gandum, ikan hias, hewan aquatik hidup konsumsi, minyak ikan, santan beku, teripang, lobster, dan lainnya.

"Hasil audit GACC masih ada yang perlu perbaikan untuk beberapa komoditas ekspor (Indonesia), seperti santan beku. Kami menunggu perbaikan dari pihak eksportir untuk disampaikan kembali ke GACC. Kami juga menyampaikan untuk persyaratan ekspor sarang burung walet supaya kadar nitritnya bisa lebih dari 30 ppm. Berdasarkan persyaratan CODEX itu dapat ditoleransi hingga 80 ppm,"imbuhnya.

Indonesia melalui Balai Karantina Nasional lanjut dia, juga mengusulkan peluang pengembangan pasar ekspor untuk komoditas lainnya.

"Beberapa peluang pengembangan ekspor komoditas (Indonesia) lainnya ke China yaitu mangga, melon, durian, ceker ayam segar, keju, dan kuda laut," tambahnya.

Baca juga: Kemenhub Bantah RI-China Sudah Deal Garap Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

Sahat berharap melalui dialog tingkat tinggi ini, hambatan ekspor komoditas pertanian dan perikanan Indonesia ke China dapat segera teratasi.

HDCM Ke-4 ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi serta wakil pimpinan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi.

Prioritas pembahasan dalam HDCM Ke-4 ini, yaitu ketahanan dan hilirisasi pangan, kelautan dan maritim, ketahanan dan transisi energi, kerja sama Global Maritime Fulcrum (GMF) dan Belt and Road Initiative (BRI), kesehatan, talenta, teknologi, research and development, produk halal, unggulan, dan UMKM, pertahanan dan keamanan, isu regional dan internasional, serta 10th World Water Forum,