Pria di Riau Ditangkap Usai Unggah Video Editan "MK Diskualifikasi Prabowo-Gibran"

PEKANBARU, KOMPAS.com - Seorang pria pengguna TikTok, Muhammad Arif (32), ditangkap Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau, Rabu (17/4/2024).

Warga asal Kecamatan Bathin Solapan, Bengkalis, Riau, ini ditangkap karena mengunggah video editan sidang sengketa Pemilihan Presiden di Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: Upah Tak Dibayar, Alasan Tukang Kebun Bunuh dan Cor Pria di Bandung Barat

Dilihat Kompas.com di akun Tiktok milik Muhammad Arif, @arif92_8, video itu memperlihatkan Ketua MK Suhartoyo sedang membacakan sesuatu saat sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca juga: Sopir Bus Palu-Makassar Dapat Donasi Rp 100-an Juta dari Netizen Usai Beri Makan Penumpangnya Saat Lebaran

Namun, suara Suhartoyo diganti dengan suara Bambang Widjojanto, kuasa hukum dari calon presiden-calon wakil presiden nomor 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.  

Di dalam video itu, Suhartoyo seolah-olah telah memutuskan mendiskualifikasi pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dari kontestasi Pilpres 2024.

Disebutkan juga keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan calon peserta Pilpres dibatalkan.

Di video yang diedit itu, juga menyinggung terkait pemungutan suara ulang tanpa mengikutsertakan Prabowo-Gibran serta meminta Presiden Jokowi netral.

Pelaku membagikan video itu dengan caption "selamat kepada pendukung 02 jogetin aja".

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Nasriadi, mengatakan, Arif mengaku mengaku mendapatkan video itu dari TikTok milik orang lain dan mengunggah ulang video tersebut.

"Pelaku mem-posting ulang video yang berisi data pembacaan hasil putusan sidang MK yang seolah-olah otentik. Padahal, suara dalam video itu bukan suara hakim, melainkan sudah diedit," ungkap Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Nasriadi saat diwawancarai wartawan di Pekanbaru, Rabu.

Atas perbuatannya, Arif telah dijadikan tersangka dan dijerat Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.