Tanggapan Komisi VII DPR RI soal Keluhan Korban Banjir yang Lambat Usai Pemilu

SEMARANG, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid mendapati adanya keluhan warga korban banjir di Demak, Jawa Tengah soal penyaluran bantuan yang tak segencar saat kampanye pemilu.

Hal itu dia temukan dari platform media sosial TikTok milik pengguna yang merupakan warga terdampak banjir. Mendengar keluhan itu Wachid meminta pemerintah segera merespons korban banjir.

"Saya baca dan melihat di Tiktok, bicaranya, kalau dulu sebelum pileg dan pilpres ada segera bantuan, sekarang ini pilpres pileg udah selesai, sedangkan banjir 3-4 hari belum ada bantuan. Ini kan kami harus respons itu," tutur Wachid dalam kunjungan kerjanya saat rapat di Kantor Gubernur Jateng, Rabu (20/3/2024).

Baca juga: Saat DPUPR Grobogan Desak DPR RI Turun Tangan Atasi Banjir di Wilayahnya...

Wachid meminta agar alokasi bantuan dari pemerintah pusat segera disalurkan, khususnya untuk warga di 13 kecamatan atau 70 desa terdampak banjir di Demak.

"Kami sampaikan kepada Kemensos yang tadi sudah ada bantuan sekitar Rp 3 miliar tadi ya, itu sudah sampai sini. Kami mohon segera didistribusikan ke kabupaten yang membutuhkan," pintanya.

Untuk diketahui, banjir besar kembali mengepung Kabupaten Demak akibat jebolnya tanggul sungai Wulan dan Lusi.

Ini disebut sebagai banjir terparah selama tiga dekade terakhir. Bahkan lebih parah dari banjir tahun 1992 silam.

Baca juga: Terparah sejak 1992, Banjir Demak Rendam 13 Kecamatan, Ketinggian Capai 3 Meter, 25.000 Warga Mengungsi

Baca juga: Banjir Demak Meluas, Warga Ramai-ramai Bendung Ruas Jalan

Menutup tanggul jebol untuk menghentikan banjir

ANTARA FOTO via BBC Indonesia Foto udara pekerja mengoperasikan mesin pengeruk (excavator) guna menutup tanggul Sungai Wulan yang jebol di Desa Ketanjung, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Senin (18/3/2024).

Saat ini sebanyak 97.000 warga terdampak, dan 25.000 warga di antaranya mengungsi dari rumahnya. 

Sementara untuk para petani yang terdampak dan gagal panen akan mendapat ganti rugi dari pemerintah. Saat ini pendataan masih berlangsung.

"Itu pendataannya lewat Dinas Pertanian, seperti dulu, dan Dinas Pertanian menyampaikan kepada BNPB pencairannya lewat BNPB dan Dinas Pertanian. Sekarang harus pakai asuransi. Ini ada masalah di masyarakat, yang mana ada sawahnya belum didaftarkan asuransi," lanjutnya.

Pihaknya meminta agar Pemprov Jateng segera menangani banjir secara komprehensif. Utamanya menutup tanggul jebol untuk menghentikan banjir.

"Terutama sekarang yang harus dilakukan yaitu menangani tanggul yang sekarang jebol, baik sungai Wulan maupun Lusi. Karena ini kebetulan bulan Ramadan, sebentar lagi Idul Fitri, kami berharap sebelum itu penanganan banjir sudah selesai," tandasnya.

Baca juga: Senangnya Jasa Laundry di Semarang, Omzet Meningkat karena Banjir