3 Tahun Kepemimpinan Gibran-Teguh Dinilai Belum Optimal, Apa Alasannya?

SOLO, KOMPAS.com - Tiga tahun kepemimpinan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Wakil Wali Kota Teguh Prakosa dinilai belum optimal. Baik dalam konteks pembangunan maupun pelayanan publik.

Hal tersebut dikemukakan oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Solo, Suharsono saat ditemui di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa (27/2/2024).

Dia menilai, belum optimalnya pasangan Gibran-Teguh karena dari segi pembangunan infrastruktur yang ada di Solo anggarannya bersumber dari CSR maupun APBN atau pemerintah pusat.

"Kenapa saya katakan tidak optimal? Pertama untuk pembangunannya lebih kepada pembangunan yang alokasinya dari CSR maupun dari pemerintah pusat. Seperti rel layang, kemudian Masjid Zayed, banyak yang dari CSR maupun APBN," kata dia.

Baca juga: Respons Gibran atas Gugatan Wanprestasi Almas Tsaqibirru di PN Solo

Baca juga: Keluarkan SE Setop Konsumsi Daging Anjing, Gibran: Sebatas Surat Edaran

Tidak ada yang spektakuler

Suharsono melanjutkan, dari sisi pelayanan publik terutama kaitannya dengan bantuan sosial, Program Keluarga Harapan, dan bantuan lainnya datanya masih amburadul.

"Data warga miskin yang kemudian dikirim ke Kementerian Sosial masuk data DTKS itu amburadul. Sehingga di lapangan masih banyak persoalan keluhan dari masyarakat yang dulu dapat sekarang tidak dapat. Ini menjadi PR bagi Pemkot," ungkap dia.

Kemudian, kata Suharsono, kaitannya dengan inovasi daerah yang merupakan amanat dari peraturan perundangan belum dilaksanakan secara komprehensif. Sehingga DPRD justru berinisiatif membuat Perda tentang inovasi daerah.

"Kami mendorong pemerintah daerah dan stakeholder-nya termasul kami DPRD untuk melakukan inovasi-inovasi daerah yang bertujuan meningkatkan kinerja dari pada aparatur sipil daerah. Kemudian membuat sistem inovasi daerah yang bersinergi dengan stakeholder yang ada di dunia usaha, masyarakat akademis dan sebagainya. Ini belum ada. Tiga tahun ini belum ada. Maka terus kita pacu karena amanat UU juga," kata dia.

"Jadi secara global, saya tidak melihat sesuatu yang wah di Kota Surakarta. Tiga tahun kepemimpinan wali kota terpilih dan wakil wali kota terpilih belum ada yang spektakuler. Terlepas dari beberapa penghargaan tapi saya melihat bahwa penghargaan-penghargaan melanjutkan yang kemarin-kemarin," sambung anggota Fraksi PDI-P DPRD Kota Solo.

Baca juga: Gibran Teken SE soal Daging Anjing, Pedagang: Belum Ada Surat Larangan

Tidak hanya segi pembangunan infrastruktur, pelayanan publik dan inovasi daerah, pihaknya juga menyoroti sektor lainnya seperti pendidikan, kemiskinan, ruang terbuka hijau, dan kesehatan.

Sebab dalam melaksanakan pembangunan wali kota dan wakil wali kota terpilih terikat dengan Perda Rancangan Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Jadi catatannya kalau saya coba lihat wali kota dan wakil wali kota RPJMD apa yang belum tercapai dalam itu visi misi yang diterjemahkan dalam bentuk RPJMD yang harus dilaksanakan dan dicapai dalam lima tahun," kata dia.

Diketahui, Gibran Rakabuming Raka dan pasangannya Teguh Prakosa dilantik menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo oleh Gubernur Jawa Tengah saat itu Ganjar Pranowo pada 26 Februari 2021.

Pasangan Gibran-Teguh diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada Pilkada 2020.

Tepat pada 26 Februari 2024, kepemimpinan Gibran dan Teguh di Kota Solo genap tiga tahun.

Baca juga: Soal Klaim Gibran Getarkan Kandang Banteng di Jateng, Ganjar: Hati-hati Ketanduk