Ada Surat Suara Tanpa Tanda Tangan Ketua KPPS, Kurang, dan Tertukar di Sulut

MANADO, KOMPAS.com - Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menemukan sejumlah masalah logistik dalam pemungutan suara Pemilu 2024, pada Rabu (14/2/2024).

Temuan ini meliputi surat suara tanpa tanda tangan ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), kurang dan tertukar.

Ketua Bawaslu Sulut Ardiles Mewoh mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi konsen dan atensi dari teman-teman pengawas berdasarkan informasi yang diterima hari ini hingga pukul 18.00 Wita.

"Antara lain, ada TPS yang sementara dipending oleh karena ketua KPPS tidak bertanda tangan terhadap surat suara dalam jumlah yang banyak," katanya saat memberikan keterangan pers di Kantor Bawaslu Sulut, Rabu malam.

"Mudah-mudahan ada solusinya. Kita sudah koordinasikan dengan KPU dan pimpinan Bawaslu RI untuk solusi TPS di Kota Tomohon," sambung Ardiles.

Baca juga: Ratusan TPS di Magelang Kekurangan Surat Suara

Ia menambahkan, ada juga kejadian khusus dalam pelaksanaan pemungutan suara yang berlangsung tadi pagi, misalnya surat suara yang tertukar antar satu dapil atau satu daerah kabupaten.

"Dalam pengawasan termasuk upaya pencegahan dan beberapa upaya saran dan perbaikan ini sudah dapat diselesaikan," ujarnya.

Lanjut Ardiles, demikian juga dengan kekuarangan surat suara di beberapa TPS. Kekurangan surat suara dalam jumlah cukup besar.

"Bahkan ada yang sampai 111. Tapi dengan upaya bersama dengan upaya pencegahan dan saran perbaikan yang diberikan oleh Bawaslu, itu sudah kita selesaikan, paling terakhir tadi di Kabupaten Minahasa Utara," jelasnya.

Baca juga: 3 Timses Caleg di Sulut Terlibat Money Politics, Ditemukan Uang Ratusan Juta

Bawaslu Sulut melakukan patroli pangawasan pemungutan dan perhitungan suara turun ke beberapa TPS, Rabu.

Bawaslu turun bersama pimpinan Bawaslu RI Herwyn Malonda dan Forkopimda on the spot ke TPS.