Respons Gibran soal Film Dokumenter "Dirty Vote"

SOLO, KOMPAS.com - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku belum menonton film dokumenter bertajuk Dirty Vote.

Diketahui, film ini diluncurkan di awal masa tenang Pemilu 2024.

"Saya belum nonton," kata Gibran, di Solo, Jawa Tengah, Senin (12/2/2024).

Mengenai narasi film yang mengarah dugaan kecurangan pada pemilu saat ini, Gibran meminta untuk membuktikan dan melaporkan.

Baca juga: Respons Film Dirty Vote, Bey Machmudin Tegaskan Netral dalam Pemilu 2024

"Ya kalau ada kecurangan silakan nanti dibuktikan, dilaporkan," ujar dia.

Disinggung apakah dirugikan dengan munculnya film dokumenter tersebut, Gibran mengaku biasa saja. Ia kembali menegaskan dirinya belum menonton.

"Saya belum nonton biasa saja," kata dia.

Sebelumnya, sutradara film dokumenter Dirty Vote, Dandhy Dwi Laksono, memaparkan alasan di balik pembuatan dan peluncuran yang dilakukan di awal masa tenang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Dandhy berharap film itu bisa menjadi bahan edukasi bagi masyarakat menjelang pemungutan suara yang direncanakan dilakukan pada 14 Februari 2024.

"Seyogianya Dirty Vote akan menjadi tontonan yang reflektif di masa tenang pemilu. Diharapkan tiga hari yang krusial menuju hari pemilihan, film ini akan mengedukasi publik serta banyak ruang dan forum diskusi yang digelar," kata Dandhy, dalam keterangan pers yang diterima, pada Minggu (11/2/2024).

Dandhy juga berharap semua elemen masyarakat untuk sejenak mengesampingkan dukungan politik kepada para calon presiden-calon wakil presiden, dan menyimak isi dokumenter itu secara terbuka.

"Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres. Tapi, hari ini, saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara," ujar Dandhy.

Baca juga: Bertemu Jokowi di Hotel Fairmont, Gibran: Urusan Keluarga, Tak Ada Hubungannya dengan Politik

Film dokumenter itu mengupas soal dugaan potensi kecurangan dalam proses Pemilu dan Pilpres 2024.

Film itu ditayangkan perdana melalui kanal rumah produksi WatchDoc di YouTube pada 11 Februari 2024 pukul 11.00 WIB, bertepatan hari pertama masa tenang Pemilu.

Film dokumenter itu menampilkan tiga orang pakar hukum tata negara. Mereka adalah Feri Amsari, Bivitri Susanti, dan Zainal Arifin Mochtar.

Ketiganya memaparkan tentang penyimpangan yang terjadi dalam berbagai hal terkait proses Pemilu di dalam Indonesia yang menerapkan praktik demokrasi.