Kritik Kondisi Demokrasi Indonesia, BEM UNS Solo Keluarkan Maklumat Supersemar

SOLO, KOMPAS.com - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Univeristas Sebelas Maret (UNS) Solo, Jawa Tengah mengeluarkan Maklumat Supersemar.

Meklumat ini sebagai bentuk keresahan mahasiswa terhadap kondisi demokrasi di Indonesia menjelang Pemilu 2024.

Baca juga: Berbeda dengan Rektor, Sivitas Akademika Unsoed Sentil Sikap Jokowi

Mereka menilai telah terjadi krisis kebangsaan dalam kondisi politik nasional di Pemilu 2024 yang diakibatkan oleh kesewenang-wenangan, ketidakadilan, dan ketidakpedulian terhadap standar etika tertinggi.

Tindakan-tindakan untuk melanggengkan kekuasaan telah mengkhianati demokrasi

yang seharusnya menjadi sistem untuk memerdekakan manusia.

Berikut Maklumat Supersemar yang dibacakan oleh Ketua BEM UNS Solo Agung Lucky Pradita di depan Gedung Rektorat Kampus UNS Solo, Jawa Tengah, Rabu (7/2/2024).

1. Kecewa atas keberjalanan demokrasi yang tidak dapat menjunjung tinggi etika dan prinsip-prinsip hukum yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Mendesak seluruh lembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu 2024 agar menegakkan independensi dan didasarkan pada prinsip luberjurdil.

3. Menuntut Presiden dan semua pejabat pemerintahan untuk tidak melakukan politisasi

maupun personalisasi bantuan sosial dan tidak terlibat dalam tim sukses atau tim kampanye

pasangan calon.

4. Menuntut agar semua ASN, pejabat pemerintah, TNI dan Polri terbebas dari paksaan memihak salah satu pasion.

5. Kecewa atas segala sikap maupun tudingan yang memposisikan kampus yang telah bersuara berdasarkan pada standar etika dan keilmuan sebagai politik partisan.

Agung menyampaikan, Maklumat Supersemar murni untuk mengkritisi terhadap keadaan demokrasi saat ini. Ia juga menegaskan tidak mendukung salah satu paslon dalam Pilpres 2024.

"Di dalam pernyataan sikapnya bisa dilihat kami tidak condong dan tidak mencantumkan salah satu paslon. Kami mengkritisi keadaan demokrasi saat ini dan bagaimana lembaga pemerintah khususnya Presiden agar menjaga netralitas dan menjaga kedamaian demokrasi saat ini," kata Agung.