Kritik Kondisi Demokrasi Indonesia, BEM UNS Solo Keluarkan Maklumat Supersemar

SOLO, KOMPAS.com - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Univeristas Sebelas Maret (UNS) Solo, Jawa Tengah mengeluarkan Maklumat Supersemar.

Meklumat ini sebagai bentuk keresahan mahasiswa terhadap kondisi demokrasi di Indonesia menjelang Pemilu 2024.

Baca juga: Berbeda dengan Rektor, Sivitas Akademika Unsoed Sentil Sikap Jokowi

Mereka menilai telah terjadi krisis kebangsaan dalam kondisi politik nasional di Pemilu 2024 yang diakibatkan oleh kesewenang-wenangan, ketidakadilan, dan ketidakpedulian terhadap standar etika tertinggi.

Tindakan-tindakan untuk melanggengkan kekuasaan telah mengkhianati demokrasi

yang seharusnya menjadi sistem untuk memerdekakan manusia.

Berikut Maklumat Supersemar yang dibacakan oleh Ketua BEM UNS Solo Agung Lucky Pradita di depan Gedung Rektorat Kampus UNS Solo, Jawa Tengah, Rabu (7/2/2024).

1. Kecewa atas keberjalanan demokrasi yang tidak dapat menjunjung tinggi etika dan prinsip-prinsip hukum yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Mendesak seluruh lembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu 2024 agar menegakkan independensi dan didasarkan pada prinsip luberjurdil.

3. Menuntut Presiden dan semua pejabat pemerintahan untuk tidak melakukan politisasi

maupun personalisasi bantuan sosial dan tidak terlibat dalam tim sukses atau tim kampanye

pasangan calon.

4. Menuntut agar semua ASN, pejabat pemerintah, TNI dan Polri terbebas dari paksaan memihak salah satu pasion.

5. Kecewa atas segala sikap maupun tudingan yang memposisikan kampus yang telah bersuara berdasarkan pada standar etika dan keilmuan sebagai politik partisan.

Agung menyampaikan, Maklumat Supersemar murni untuk mengkritisi terhadap keadaan demokrasi saat ini. Ia juga menegaskan tidak mendukung salah satu paslon dalam Pilpres 2024.

"Di dalam pernyataan sikapnya bisa dilihat kami tidak condong dan tidak mencantumkan salah satu paslon. Kami mengkritisi keadaan demokrasi saat ini dan bagaimana lembaga pemerintah khususnya Presiden agar menjaga netralitas dan menjaga kedamaian demokrasi saat ini," kata Agung.

Pihaknya mengatakan sebelumnya telah mengundang dewan profesor, para guru besar, dan dosen dan seluruh sivitas akademika UNS mengenai keresahan di Indonesia.

"Solo sebagai titik pergerakan. Dan Presiden Joko Widodo, apalagi salah satu paslonnya juga berasal dari Solo. Maka dari itu nilai-nilai demokrasi dan etika dalam berpolitik harus dijunjung tinggi karena saat ini kami sudah tidak percaya pada siapapun. Karena Ketua MK telah melanggar etik, Ketua KPU telah melanggar etik dan Presiden Jokowi telah mengangkangi konstitusi. Apa yang kita harapkan dari pemimpin kita hari ini," ujarnya.

"Kami menuntut dari UNS untuk benar-benar bisa menegakkan nilai-nilai demokrasi yang ada di Indonesia dan juga Pancasila agar tidak tercela," sambung dia.

Baca juga: Sivitas Akademika Unnes Minta TNI dan Polri Tak Mau Diperalat Kekuasaan

Dia juga menyayangkan perncalonan Gibran yang sarat pelanggaran. Bahkan sampai saat ini Gibran juga belum mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo.

"Kami sebagai mahasiswa UNS sangat menyayangkan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sekaligus Wali Kota Solo, dimana perhari ini pun beliau belum mengundurkan diri. Namun ternyata apa yang telah dilakukan banyak sekali melakukan pelanggaran-pelanggaran," ungkap dia.

Dia pun menyoroti Gibran yang selama ini dianggap sebagai representasi pemuda, justru tidak menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan malah sebaliknya.

"Katanya representasi pemuda, namun teman-teman pemuda saat ini pun resah dengan apa yang telah dilakukan dan sangat tidak mencerminkan orang Solo, warga Solo. Karena orang Solo seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai etika berbudaya, sopan santun. Namun saat ini Solo dilukai oleh salah satu putranya sendiri yaitu Gibran Rakabuming Raka," kata Agung.