Honor Bimtek KPPS Cair: Alhamdulillah, Bisa Lunasin DP "Pajero"

LAMPUNG, KOMPAS.com - Sejumlah anggota KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara) berkelakar terkait "cairnya" uang honor bimbingan teknis (bimtek).

Honor bimtek ini menjadi pertanyaan para KPPS. Mereka pelatihan pada 26-29 Januari 2024, namun hingga awal Februari honor belum dibayarkan.

Salah satu anggota KPPS di Bandar Lampung, Danar Yudistira, mengaku senang mendengar info bakal dibayarkannya honor bimtek pada Senin (5/2/2024).

Baca juga: Saat Siswa SD Penasaran Jadi KPPS dan Mendaftar Panitia Pemilu di Sekolah

Danar mengaku sudah menanyakan kapan honor dibayarkan.

"Waktu selesai (bimtek) udah saya tanya, Bang. Tapi nggak tahu kapan dibayarnya," kata dia dihubungi melalui pesan WhatsApp, Senin (5/2/2024) siang.

Kabar gembira itu bahkan menjadi bahan kelakar sesama KPPS. Danar merujuk pada konten-konten di media sosial tentang gaji KPPS yang viral belakangan ini.

"Alhamdulilah, Bang. Bisa lunasin uang DP (down payment) Pajero, hahahaha..." kata Danar.

Baca juga: Terbukti Pengurus Parpol, 4 Anggota KPPS di Blora Diganti

Anggota KPPS lain bernama Eka juga mengaku lega uang honor bimtek telah mendapatkan kejelasan pencairan.

Eka yang hanya ibu rumah tangga ini mengatakan meski jumlahnya tidak banyak, uang honor itu bisa membantunya membeli kebutuhan sehari-hari.

"Alhamdulilah kalau cair hari ini. Lumayan, Mas, buat beli kebutuhan dapur," kata Eka.

Dia mengaku tidak sabar menjalani tugas sebagai KPPS pada hari pencoblosan tanggal 14 Februari 2024.

"Ya biar cuma KPPS bisa ikut meramaikan pemilu sudah senang saya. Jadi saksi sejarah, Mas," kata dia.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bandar Lampung, Dedy Triadi, membenarkan honor tersebut sudah mendapatkan kepastian.

"Hari ini sudah ditransfer dari KPU ke rekening giro bendahara PPS (Panitia Pemungutan Suara) se-Kota Bandar Lampung," kata Dedy.

Dedy memaparkan, honor itu berupa transport pelantikan, uang harian, dan transportasi bimtek KPPS.

"Total Rp 190.000 per orang tanpa potongan pajak," ucap dia.

Dia menambahkan, pihaknya berharap PPK (Panitia Pemungutan Kecamatan) mengawasi pembayaran uang honor itu.

"Saya meminta kepada PPK/PPS bisa mengawasi dan memonitoring pembayaran tersebut agar tidak ada potongan apapun untuk penyaluran anggaran itu," kata Dedy.