Jokowi Sebut Bila APBN Memungkinkan, April-Juni Bantuan Pangan Diteruskan

BANYUMAS, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyalurkan Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah (BP-CBP) di Banyumas, Jawa Tengah. 

“Ini yang hadir di sini dulu September, Oktober, November, sudah mendapatkan bantuan, ada? Ini kelihatannya tambahan," ujar Jokowi di gudang Bulog Klahang dan Banpang, Rabu (3/1/2024).

"Yang bulan Januari sudah dapat semuanya? Sudah terima semuanya. Nanti Februari, Maret, dapat lagi. Nanti kalau APBN memungkinkan, April, Juni bisa kita teruskan lagi,” tambah Jokowi disambut sorak sorai warga.

Baca juga: Jokowi Akui Masih Ada Kebocoran Penyaluran Pupuk Subsidi

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, BP-CBP ini menyasar 22,4 juta penerima.

“Datanya kami dapat dari Kemenko PMK, yaitu Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Data ini sudah diverifikasi oleh Kementerian Keuangan, BPKP, dan KPK sehingga data ini tentunya kita anggap paling akurat hari ini,” kata Arief.

Jika ternyata masih ada warga yang hidup di bawah garis kemiskinan namun namanya belum terdata sebagai Penerima Bantuan Pangan (PBP), Arief menyarankan untuk mengajukan kepada aparat RT/RW setempat.

Baca juga: Saking Senangnya Bisa Foto dengan Jokowi, Siswa SD di Banyumas sampai Nangis

“Apabila ada saudara kita yang di bawah garis kemiskinan dan belum masuk data ini, bisa mengajukan melalui RT/RW. Nanti akan diverifikasi, sehingga bulan berikutnya bisa kita mutakhirkan datanya,” ucapnya.

Mengenai stok beras Bulog yang angkanya naik turun, Arief mengatakan, hal itu karena beras disalurkan melalui berbagai program bantuan.

“Beras yang ada saat ini di Bulog sekitar 1,4 juta ton. Angka ini bergerak terus, bisa 1,6 atau 1,5. Pertanyaannya, kenapa sih angkanya berubah-ubah? Angkanya berubah karena stok bergerak terus. Kita ada penyaluran-penyaluran,” ucapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, saat ini produksi beras terus digenjot. Selain petani terus berproduksi, stakeholder terkait bidang pangan juga bahu membahu memastikan ketersediaan stok beras.

“Mulai 2024 ini cadangan pangan pemerintah Badan Pangan Nasional sekarang diminta untuk mengelola Kepres 125 tahun 2022 mengenai Cadangan Pangan Pemerintah. Ini nanti Bulog bersama BUMN di bidang pangan mempersiapkan sebagai off taker," ucap dia.

Dana penjaminan yang disiapkan Menteri Keuangan sekitar Rp 28,7 triliun. Dana tersebut tidak hanya untuk bantuan pangan, tapi logistik secara keseluruhan.

"Termasuk bagaimana pemerintah melalui BUMN di bidang pangan sebagai off taker, karena Pak Presiden perintahnya kepada Badan Pangan Nasional untuk menyerap apa yang diproduksi petani. Jadi biarkanlah petani kita memproduksi, kemudian BUMN di bidang pangan bersama Badan Pangan Nasional menyiapkan untuk off take dengan harga yang bagus,” katanya.

Dengan semangat kolaborasi dan sinergi yang terus dibangun, Arief menyakini produksi beras nasional akan tetap terjaga.

“Ke depan, faktor produksi menjadi tanggung jawab kita semua. Bagaimana keberpihakan terhadap teknologi, ketersediaan pupuk, benih, bagaimana menyampaikan pengurangan dari konversi lahan, kemudian buka lahan baru, intensifikasi pertanian. Jadi semua ini harus holistik dan terintegrasi, tidak bisa sendiri-sendiri,” kata Arief menegaskan.